Jakarta – Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia (Menkumham), Yasonna H. Laoly, menjadi inspektur upacara pada Hari Ulang Tahun Kemerdekaan RI Ke-71 (17/8/2016). Acara yang dilaksanakan di Lapangan upacara kantor Kemenkumham dihadiri oleh seluruh Unit Utama Eselon I beserta jajaran dan para undangan. Peringatan upacara mengusung tema Kita Sukseskan gerakan Indonesia Kerja Nyata, guna Mewujudkan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang Profesional, Akuntabel, Sinergis, Transparan dan Inovatif. Hal ini sejalan dan merupakan tindak lanjut dari tema peringatan HUT RI tahun 2016 secara nasional yaitu "Indonesia Kerja Nyata".
Dalam pidatonya Menkumham mengatakan bahwa kita harus bergerak dinamis dan mendorong seluruh potensi bangsa untuk melaju pesat menyongsong peradaban baru di dunia tanpa batas dengan adanya teknologi yang semakin maju. Tetap mengedepankan potensi bangsa Indonesia untuk hidup sejahtera dan bahagia sebagai makluk Tuhan Yang Maha Esa. "Bekerja nyata adalah komitmen bersama, dan inilah model perjuangan kekinian dengan melibatkan proses pemikiran, intelektualitas, dan mentalitas," tambahnya.
Sejalan dengan semangat Presiden RI yang telah menargetkan Indonesia dapat mencapai peringkat 40 dalam peringkat kemudahan berbisnis di Indonesia (Ease of Doing Business!EoDB) dimana pada tahun 2015 lalu Indonesia menempati peringkat ke-109. Guna merealisasikan hal tersebut, telah dilakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap Paket Kebijakan Ekonomi 1 hingga 12 dengan melibatkan berbagai unsur terutama kalangan dunia usaha. Disamping itu diperlukan kesesuaian regulasi dengan kondisi di lapangan. "Terkait hal ini, maka Kementerian Hukum dan HAM memiliki peran strategis dalam melakukan perbaikan regulasi di semua lini, dan saatnya berperan aktif untuk berkontribusi," ujarnya.
Lebih lanjut dalam pidatonya Menkumham menyampaikan bahwa tugas pembangunan hukum, pelayanan, dan penegakan hukum, serta perlindungan Hak Asasi Manusia merupakan prioritas nasional yang harus kita sukseskan secara total dan penuh tanggung jawab. "Masyarakat benar-benar memperoleh kepastian hukum," harapnya. Ditambahkan Yasonna bahwa Kerja Nyata seluruh jajaran Kementerian Hukum dan HAM yang dilandasi nilai-nilai Kami PASTI, harus benar-benar tertanam dan menjadi cambuk penyemangat dalam bekerja sehari-hari. Pada saat masyarakat telah mendapatkan kepastian hukum, maka cita-cita mewujudkan masyarakat yang berdaulat, mandiri, adil, makmur, dan sejahtera akan dapat segera kita capai. “Sinergitas dan soliditas pemerintahan menjadi syarat utama dalam pencapaian tujuan tersebut. Peran masyarakat juga dibutuhkan dalam mendukung program pemerintah sehingga mampu menjadi roda penggerak pembangunan nasional,” tambah Menkumham.
Pada upacara tersebut Menkumham juga menganugerahkan Tanda Kehormatan SATYALANCANA WIRA KARYA kepada Aidir Amin Daud sebagai Direktur Jenderal AHU dan Freddy Harris sebagai Sekretaris Ditjen AHU periode tahun 2010 s/d 2015 dan SATYALANCANA KARYA SATYA kepada pegawai atas jasa, pengabdian, kerja keras, dedikasi, loyalitas, semangat dan prestasi kerja yang telah dicapai selama ini bagi kemajuan organisasi, bangsa, dan negara tercinta.
Selain itu penghargaan KARYA DHIKA PRAKASA juga diberikan kepada 14 orang pegawai Kemenkumham karena telah menunjukkan prestasi dalam pelaksanaan tugas di bidang pemasyarakatan, keimigrasian, dan peraturan perundang-undangan. Tujuh orang pegawai jajaran Pemasyarakatan yang telah berhasil menggagalkan masuknya narkoba, obat-obat terlarang atau sejenisnya ke dalam Lapas/Rutan, berhasil menyusun laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu, serta pengelola Sistem Database Pemasyarakatan terbaik. Lima orang pegawai jajaran Keimigrasian yang memiliki dedikasi tinggi dalam pengabdiannya selama menjalankan tugas di pos lintas batas daerah terpencil Merauke, Tarakan, dan Tahuna. Dua orang pegawai Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan yang memberikan kontribusi tinggi dalam memfasilitasi pembentukan peraturan daerah propinsi, kabupaten kota, dan menertibkan administrasi angka kredit perancang peraturan perundang-undangan. Enam orang dari Provinsi Bali yang memenangkan Kompetisi Keluarga Sadar Hukum Tingkat Nasional Tahun 2016. "Mereka adalah masyarakat, keluarga sadar hukum, yang memiliki prestasi dalam bentuk pemahaman dan ketaatan atau kepatuhan terhadap norma hukum dan peraturan perundangan yang berlaku," kata Menkumham.
Kedua puluh orang tersebut mendapatkan kehormatan untuk mengikuti acara resmi kenegaraan dengan turut serta mendengarkan Pidato Presiden RI pada Sidang Tahunan MPR RI Tahun 2016, dan Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI pada Selasa, 16 Agustus 2016. Penghargaan yang diberikan merupakan sebuah pengakuan atas prestasi yang dicapai dan diharapkan dapat memotivasi diri dan lingkungannya untuk mempertahankan atau mencapai prestasi yang lebih baik lagi di masa yang akan datang.
Diakhir pidatonya Menkumham berpesan kepada seluruh jajaran pejabat dan pegawai kemenkumham agar mengisi kemerdekaan dengan komitmen dan semangat untuk terus bekerja nyata dalam menumbuh-kembangkan teknologi dan inovasi. "Generasi muda diseluruh negeri, bangkitlah, tunjukkan karya nyatamu, gelorakan Indonesia Kerja Nyata, karena di tangan kalianlah maju mundurnya bangsa ini ditentukan," seru Yasonna. (Komar, Ed; TMM Foto: Zeqi).
