Jakarta - Presiden RI Joko Widodo membuka Rapat Koordinasi Nasional Pengadaan barang dan Jasa 2019 pada Rabu (06/11) di JCC Senayan Jakarta. Kegiatan yang digelar oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) tersebut juga dihadiri para Menteri Indonesia Maju. Hadir pula Kepala Biro BMN Sekjen Kemenkumham Haris Sukamto dalam kegiatan yang diikuti lebih dari 3 ribu peserta dari seluruh Indonesia tersebut.
Dalam sambutannya Presiden menjelaskan situasi dunia yang mengalami kegelisahan karena akan atau sedang mengalami resesi. Karenanya Indonesia harus mempersiapkan diri dengan meningkatkan ekspor dan mengurangi impor. “Pengadaan barang dan jasa harus berperan aktif,” tegasnya.
Jokowi menuturkan konsentrasi pemerintah saat ini fokus pada pengembangan SDM dengan anggaran uang cukup. “Tantangannya adalah alokasi yang efektif dan LKPP harus mampu mengubah dan melaksanakannya proses dengan baik,” urainya.
Presiden juga mengingatkan masih ada 31 trilyun yang pada tahap e.tendering. Karenanya peran LKPP harus maksimal dan perubahan maindset dari manual ke digital harus bisa dirasakan masyarakat. “Saya ingatkan pengadaan barjas harus cepat waktu, belanja pengadaan kontribusi signifikan pada industri dalam negeri,” tuturnya.
Tidak hanya itu presiden juga berpesan untuk menghindari impor barang yang mampu di produksi dalam negeri, Harga murah bukan patokan utama jika diperoleh dengan cara impor dan jika produk dalam negeri masukan e catalogue dan Aturan e catalogue jangan mempersulit produk dalam negeri
Tiga hal pesan Joko Widodo kepada LKPP yaitu Mendorong produk dalam negeri, Tingkatkan penyediaan lapangan kerja dan UMKM untuk mampu partisipasi dalam pembangunan.
Kabiro BMN menuturkan bahwa arahan Presiden banyak menyinggung betapa produk hukum yang sudah baik tapi tingkat implementasi yang lemah. Karenanya hal tersebut akan dijadikan rujukan kebijakan ditingkat kementerian agar kedepan proses pengadaan barang dan jasa di laksanakan sesuai prosedur dan mekanisme yang mudah dan lebih mengutamakan produk dalam negeri serta mensejahterakan rakyat.
”Independensi Pokja harus terjaga dari intervensi pihak lain dan hasil akhir yang maksimal bebaskan diri kita dari pikiran negatif yang menguntungkan pribadi dan merugikan keuangan negara,” pesan Haris.
