Jakarta – Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) bersama United States Agency for International Development (USAID) berkolaborasi meningkatkan kapasitas Organisasi Masyarakat Setempat (OMS) di tingkat kabupaten/kota, yang dinamakan Program MADANI. Dengan meningkatnya kapasitas OMS lokal diharapkan dapat memperkuat akuntabilitas, dan pembangunan pemerintah daerah setempat.
Memasuki tahun ke dua, dan menyambut tahun ke tiga Program MADANI, Kemenkumham dan USAID mengadakan pertemuan untuk mendiskusikan lebih dalam tentang capaian program, dan rencana kerja untuk tahun yang akan datang.
“Kemenkumham, khususnya Biro Humas, Hukum, dan Kerja Sama mengucapkan terima kasih kepada USAID yang telah konsisten mendukung pembangunan, dan kebijakan nasional Indonesia, khususnya Program MADANI,” ujar Kepala Biro (Karo) Humas, Hukum, dan Kerja Sama, Heni Susilo Wardoyo di ruang kerjanya melalui aplikasi Zoom, Jakarta, Kamis (17/12/2020).
Lebih lanjut Karo Humas mengatakan, Program MADANI sejalan dengan misi Kemenkumham dalam memperkuat stabilitas politik, hukum, dan keamanan, serta transformasi pelayanan publik melalui peningkatan kualitas dan kapasitas OMS di Indonesia.
“Harapan ke depan, OMS akan mampu berperan aktif secara optimal sebagai salah satu pilar penting demokrasi, selain pemerintah, dan sektor swasta dalam mendukung kolaborasi tata kelola pemerintahan yang baik di daerah,” tandas Heni.
Acting Director of Democracy, Resilience and Governance (DRG) Office USAID di Indonesia, Anders Mantius juga mengucapkan terima kasih atas dukungan dan kerja sama yang telah diberikan Kemenkumham kepada Program MADANI.
“Program MADANI merupakan program unggulan USAID, sebagai wujud komitmen USAID dalam mendukung pembangunan pemerintah Indonesia, melalui konsolidasi antara pemerintah daerah, dan OMS,” ucap Anders, di Hotel Novotel, Bogor.
Sementara itu, Chief of Party (CoP) untuk Program MADANI, Hans Atlov dalam laporannya mengatakan, dari total 32 kabupaten/kota yang dipilih sebagai lokasi kegiatan, Program MADANI mendapatkan sambutan yang baik di 24 kabupaten/kota, dan telah berjalan selama kurang lebih enam bulan di lapangan, dan dinamika yang terjalin cukup kolaboratif. Sedangkan delapan kabupaten/kota masih mengejar ketertinggalan dari 24 kabupaten, karena memang terlambat memulai program dikarenakan kendala teknis.
“Hubungan antara pemerintah daerah, dan OMS saat ini cukup baik. Kami berharap hubungan OMS dengan pemerintah daerah seperti teman, tetapi tetap kritis,” kata Hans.
Rencananya, Program MADANI akan berakhir tahun 2024, diharapkan nantinya Program MADANI dapat meningkatkan kapasitas OMS, yang hasil kerjanya bisa berdampak positif bagi pembangunan, dan akuntabilitas daerah, dengan berkolaborasi dengan pemerintah daerah. (Zaka)
