Jakarta – Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) memperoleh penghargaan Kinerja Anggaran Tahun Anggaran 2021 dengan predikat sangat baik dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Kemenkumham mendapatkan peringkat kedua dengan nilai 96,57 pada kategori pagu besar. Penghargaan diterima oleh Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkumham), Edward O.S. Hiariej, pada Rabu (13/04).
Wamenkumham menjelaskan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di Kemenkumham digunakan sepenuhnya untuk kepentingan masyarakat. Sekecil apa pun anggaran yang dikeluarkan harus berdampak pada kualitas pelayanan yang diterima masyarakat.
“Kemenkumham ingin setiap rupiah yang diserap dapat membantu masyarakat mendapatkan pelayanan hukum dan HAM yang dibutuhkan,” ujar Wamenkumham usai menerima penghargaan di aula Kemenkeu.
Sepanjang tahun 2021 Kemenkumham tidak hanya menggunakan APBN untuk melakukan pelayanan hukum dan HAM, namun turut mendukung pengentasan dampak pandemi Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional (PEN). Kemenkumham memberikan bantuan sosial bagi masyarakat terdampak Covid-19 serta menyelenggarakan vaksinasi bagi pegawai, keluarga pegawai, dan warga binaan di Lapas/Rutan.
“Kemenkumham juga mendukung PEN melalui permudahan pelayanan hukum bagi masyarakat, seperti percepatan pencataan hak cipta dan program perseroan perorangan,” lanjut Wamen yang biasa disapa Eddy.
Kementerian di bawah pimpinan Yasonna H. Laoly ini terus berupaya melakukan peningkatan kualitas penggunaan APBN. Menurut Eddy, penggunaan APBN yang baik bermula dari SDM yang profesional dan akuntabel. Saat ini Kemenkumham menggandeng Ikatan Akuntan Indonesia untuk meningkatkan kompetensi SDM pengelola keuangan.
“Jika kompetensi pengelola keuangan meningkat, maka kualitas pengelolaan APBN pun akan meningkat dan dapat dipertanggungjawabkan,” tutur Eddy.
Penghargaan Kinerja Anggaran dari Kemenkeu diberikan kepada Kementerian Negara/Lembaga dengan kinerja anggaran terbaik dan dibagi dalam kategori pagu besar, sedang, dan kecil. Kemenkumham mendapatkan penghargaan pada kategori pagu besar bersama Kemenkeu dan Kepolisian Negara Republik Indonesia. (Christo)
