Jakarta – Tahun baru selalu identik dengan sesuatu yang baru, dan menjadi momentum untuk membuat resolusi dalam mencapai target. Melalui resolusi tahun baru, target selama setahun mendatang pun akan lebih jelas. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), Komjen. Pol. Andap Budhi Revianto mengatakan diperlukan komitmen bersama untuk mencapai tujuan dari resolusi.
“Melalui resolusi, diharapkan dapat mengarahkan cara pandang seluruh pegawai di jajaran Kemenkumham,” kata Andap, Selasa (09/12/2021) pagi.
“Sehingga akhirnya seluruh pegawai akan memiliki sikap, serta perilaku yang selalu berorientasi pada kemajuan,” ujarnya di ruang kerjanya.
Resolusi, kata Andap, harus memiliki komitmen yang kuat untuk mencapainya. Tidak kalah pentingnya adalah terkait hasil evaluasi pada resolusi sebelumnya, terutama mengenai hal yang belum tercapai, perlu dijadikan acuan sehingga dapat terhindar dari kesalahan yang sama.
Resolusi disini, lanjut pria kelahiran 1966 ini, adalah sebuah pernyataan tertulis yang berisikan suatu rencana beserta tujuan yang harus dicapai. Diharapkan, ketika melihat ataupun membaca resolusi tersebut, akan terjadi proses internalisasi yang akan melekatkan pemahaman nilai-nilai dari resolusi.
“Selanjutnya (resolusi) diterjemahkan seluruh pegawai ke dalam perilakunya untuk senantiasa memberikan pengabdian yang terbaik bagi Kemenkumham,” ucap Andap.
Bila berbicara sejarah, resolusi tahun baru lebih masyhur di kalangan negara-negara barat. Namun, bukan berarti kita tidak mengenalnya. Dilatar belakangi sejarah tumbuhkembangnya, membuat resolusi tahun baru seolah menjadi tradisi baru disini.
“Resolusi ternyata sudah menjadi tradisi di Babilonia sejak ribuan tahun lalu, yakni sekitar 4.000 tahun silam,” kata mantan Kapolda Sulawesi Tenggara ini.
Kisah lainnya, tutur Andap, resolusi juga telah ada pada tahun 46 SM di masa Romawi kuno saat raja Julius Caesar berkuasa. Sedangkan istilah 'resolusi tahun baru' sendiri muncul pertama kali di koran Boston, Amerika Serikat, yang terbit pada tanggal 1 Januari 1813.
Sementara di tanah air, resolusi perang suci melawan penjajah pernah diserukan K.H. Hasyim Asyari, kakek dari Presiden Republik Indonesia ke-4 Abdurrahman Wahid, yang saat itu melihat perjuangan kemerdekaan belumlah usai meski sudah dilakukan Proklamasi 17 Agustus 1945.
Terlepas dari semua itu, baik sejarah, tradisi, ataupun hal lainnya, maka pada saat mencanangkan resolusi tahun 2022 ini, sebaiknya harus dirumuskan lebih dulu sasaran (goals), tujuan, harapan di tahun 2022 yang dapat dicapai (executable).
“Dalam prosesnya, harus diterapkan goals setting sehingga resolusi dapat mencapai keberhasilan yang diharapkan 'make your goals 2022 come true',” ujar Andap.
Terakhir, resolusi tahun baru ini harus dijadikan sebagai komitmen bersama untuk seluruh pegawai jajaran Kemenkumham untuk mau berubah ke arah yang lebih baik.
“Whatever the story, the important thing now is to chase your dreams in 2022. Make your best resolution and let's achieve it!” pungkas Andap. (Tedy)
