Jakarta (10/5) – Kementerian Hukum dan HAM memperoleh penghargaan sebagai pengelola Kepegawaian Terbaik pada tingkat Kementerian Besar dari Badan Kepegawaian Negara (BKN) pada Rabu (10/5). Penghargaan kepada Kemenkumham ini diterima oleh Sekretaris Jenderal Kemenkumham Bambang Rantam Sariwanto. Pemberian penghargaan dilaksanakan pada kegiatan Rapat Kerja Nasional Kepegawaian yang dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian Nasional. Acara ini dibuka oleh Wakil Presiden Yusuf Kalla dan dihadiri sejumlah Menteri diantaranya Menteri Keuangan, Menteri Komunikasi dan Informatika, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara & Reformasi dan Birokrasi, Serta Komisioner KASN.
Dalam Arahanya Wakil Presiden, Yusuf Kalla meminta para Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk fokus pada pelayanan masyarakat. Pelayanan dapat dilakukan secara maksimal dengan menggunakan tehnologi. “tehnologi dapat membantu pelayanan menjadi lebih mudah, efektif dan efisien” ujur Yusuf Kalla.
Tema besar Rapat Koordinasi Nasional Kepegawaian 2017 tahun ini mengusung tema “Transformasi Digital dalam Manajemen ASN” dan dilaksankan di JJC Senayan. Dalam keterangannya BKN mengajak seluruh K/L pusat dan pemerintah daerah untuk bergerak menciptakan layanan kepegawaian berbasis digital. Acara BKN ini sebagai upaya meningkatkan kualitas layanan pegawai berbasis digital seperti Kenaikan Pangkat Otomatis (KPO) dan Penetapan Pensiun Otomatis (PPO) berbasis less-paper.
Dihadapan para pengelola kepegawaian dari seluruh Kementerian/Lembaga termasuk Pemerintah Daerah akan disampaikan sejumlah materi diantaranya dampak pemanfaaatan teknologi digital untuk efisien dan efektivitas belanja kepegawaian dan pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) dengan sistem digital. Diharapkan keordinasi dari seluruh pengelola kepegawaian dalam lingkup pemerintah dan peningkatan kualitas layanan kepegawaian yang telah digelar BKN melalui Rekornas ini.
Daftar Kementerian terbaik Pengelola Kepegawaian 2017
- Kementerian Hukum dan HAM
- Kementerian Kesehatan
- Kementerian Keuangan
- Kementerian Perhubungan
- Kementerian Pertanian