Menkumham bersama Delegasi Kemenkumham saat bertemu dengan Ministry of Correction of Georgia
Tsiblisi – Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna H. Laoly, sepakat untuk meningkatkan kerja sama Reformasi Pelayanan Publik dan Lembaga Pemasyarakatan, dengan Pemerintah Georgia. Hal ini terwujud setelah Menkumham beserta rombongan delegasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), membicarakan potensi kerja sama di bidang pemasyarakatan ke dua negara, dan melihat inovasi pelayanan publik dan lembaga pemasyarakatan di Georgia.
Kunjungan Kerja Menkumham ke Georgia, 3 – 4 April 2017 dilakukan dalam rangka memenuhi undangan Ministry of Correction of Georgia Kakha Kakhisvili. Kesempatan ini dipergunakan secara maksimal oleh Menkumham dan Ministry of Correction of Georgia, untuk membicarakan potensi kerja sama ke dua negara di bidang Pemasyarakatan.
Selain itu, Menkumham juga berkesempatan bertemu dengan Menteri Dalam Negeri Georgia Giorgi Mghebrishvili, dan Wakil Menteri Kehakiman Alexandre Baramidze, guna bertukar pikiran terhadap isu-isu di bidang hukum, yang menjadi perhatian bersama, serta mempelajari keberhasilan reformasi kelembagaan dan pelayanan publik di dua kementerian tersebut.
Menkumham mengatakan, bahwa dirinya sangat bersemangat untuk melakukan kunjungan kerja ke Georgia dikarenakan keberhasilan Georgia dalam reformasi. “Georgia merupakan salah satu negara eks Uni Soviet yang berhasil menempatkan dirinya menjadi salah satu negara maju di Eropa, melalui upaya-upaya reformasi di berbagai bidang,” tandas Yasonna, Senin (03/04/2017).
Kemudian Minister Kakha Kakhisvili memaparkan strategi reformasi yang dilakukan Georgia sejak tahun 2012 dalam penanganan over crowded, seperti pemberdayaan warga binaan melalui online shop yang memasarkan produk-produk warga binaan, serta program bebas bersyarat dalam rangka mempersiapkan para warga binaan untuk kembali ke masyarakat. “Salah satu terobosan yang sangat membantu mengatasi masalah over crowded adalah pemberian amnesti kepada para narapidana narkoba yang dikategorikan sebagai pengguna,” ujar Kakha Kakhisvili.
Selanjutnya, Menkumham menyaksikan reformasi yang sangat mengesankan dalam pelayanan publik, adalah pendirian Public Service Hall (PSH), yaitu sebuah sistem manajemen pelayanan terpadu kepada masyarakat, atas lebih dari 450 jenis pelayanan, antara lain seperti Surat Izin Mengemudi (SIM), Paspor, Visa, Legalisasi Dokumen (Apostille), Akte Kelahiran, Akte Pernikahan, Akte Perceraian, Pelayanan Pendaftaran Kegiatan Usaha, ID Card, serta Kewarganegaraan. “Masyarakat memperoleh kepastian waktu pelayanan pembuatan dokumen melalui fasilitas tersebut,” ucap Menteri Dalam Negeri Georgia.
Kunjungan-kunjungan ke fasilitas pemasyarakatan dan Public Service Hall (PSH) ini, semakin meyakinkan Menkumham akan keberhasilan reformasi yang masih terus dilakukan oleh Pemerintah Georgia.
Disela-sela kunjungan, Delegasi Kemenkumham berkesempatan untuk juga menyaksikan inovasi dalam pelayanan darurat kepada masyarakat, dengan membangun sebuah unit yang disebut 112 - the Emergency and Operative Center, yaitu sebuah pusat respon cepat dan pengendali keadaan darurat, yang mengintegrasikan pelayanan kepolisian, kesehatan/ambulance, dan pemadam kebakaran melalui line 112.
Pihak Pemerintah Georgia sangat antusias untuk segera menindaklanjuti kesepakatan-kesepakatan kerja sama, yang dapat berkontribusi terhadap peningkatan pelayanan publik di ke dua negara, serta over crowded di lembaga pemasyarakatan.
Menkumham bersama Delegasi Kemenkumham saat bertemu dengan Menteri Dalam Negeri Georgia.
Menkumham bersama Delegasi Kemenkumham bertemu dengan Wakil Menteri Kehakiman Georgia.
Menkumham saat melihat pelayanan publik PSH di Georgia.
