Jakarta – Presiden RI Joko Widodo mencanangkan tahun 2016 sebagai Tahun Percepatan Pembangunan. Hal ini terlihat dengan himbauan kepada setiap kementerian dan lembaga untuk melakukan rencana pengadaan (disbursement plan) pada triwulan ke empat Tahun 2015, akan tetapi, implementasi dari penyusunan rencana yang telah dibuat tersebut belum dapat dilaksanakan secara maksimal. Di tahun 2016 ini, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) belum memberikan kontribusi bagi kemajuan peningkatan pelaksanaan anggaran.
Secara keseluruhan, realisasi belanja Kemenkumham sampai tanggal 13 November 2016 mencapai 62% dari total pagu anggaran, nilai ini belum bisa dikatakan baik, dan harus dijadikan pembelajaran di tahun yang akan datang. “Tahun 2016 belum mencerminkan hal-hal yang efektif dan efisien. Kalau kita melihat disbursement plan yang sudah ditetapkan pada tahun 2015, implementasinya belum maksimal, dan apa yang dilakukan pada kalender kerja untuk dilaksanakan pada tahun 2016 tidak ditepati dengan baik, dan bahkan apa yang sudah dituangkan di rencana umum pengadaan tahun 2015-pun, tidak ditepati dengan baik,” ujar Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemenkumham Bambang Rantam Sariwanto.
Oleh karena itu, Sekjen menekankan akan pentingnya implementasi akan disbursement plan yang telah disepakati. “Saya tidak bosan memotivasi teman-teman untuk melakukan implementasi, implementasi, dan implementasi. Rencana yang baik tanpa implementasi yang baik tidak akan maksimal,” tandas Bambang saat memberikan sambutan pada kegiatan Penyusunan Disbursement Plan, Kalender Kerja, serta Penyusunan Rencana Umum Pengadaan Tahun Anggaran 2017 di Jakarta, Selasa (15/11/2016).
Implementasi dari penyerapan anggaran di tiap triwulan, lanjut Sekjen, akan dinilai oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Sehingga akan mempengaruhi perolehan anggaran di tahun berikutnya. “Kemenkeu tidak menilai penyerapan di akhir saja, tetapi tahapan-tahapan penyerapan yang sesuai dengan rencana yang telah dibuat sebelumnya juga diperhatikan,” ucap Bambang.
Lebih lanjut Sekjen mengatakan, dengan digabungnya Penyusunan Disbursement Plan, Kalender Kerja, dan Rencana Umum Pengadaan Tahun 2017 ini, pengelolaan anggaran Kemenkumham di Tahun 2017 dapat menjadi pedoman dalam melaksanakan kegiatan. “Kegiatan ini tidak hanya menyusun dokumen saja, tetapi dokumen ini akan menjadi pedoman kita untuk melaksanakan pengelolaan anggaran tahun 2017 yang lebih baik lagi,” kata Bambang.
Sekjen menyampaikan, bahwa di tahun 2017 akan memberlakukan reward and punishment bagi setiap satuang kerja (satker) di pusat dan daerah. Jika pada rekon semester pertama terdapat satker yang mengalami defiasi penyerapan anggaran lebih besar dari 10%, dari rencana penyerapan yang telah ditetapkan, maka anggaran akan dialihkan/direvisi ke satker yang lebih membutuhkan, atau ke satker yang memiliki penyerapan optimal, dan masih membutuhkan anggaran untuk peningkatan kinerja.
“Jadi kepada satker yang berhasil melakukan penyerapan sesuai rencana dan masih membutuhkan anggaran tambahan, akan diberikan reward berupa penambahan anggaran. Anggaran yang diberikan tersebut berasal dari satker yang terkena punishment, yang mengalami defiasi penyerapan anggaran lebih dari 10%,” kata Bambang.
Sebelum mengakhiri sambutannya, Sekjen berharap permasalahan-permasalahan yang kerap muncul pada tahun-tahun sebelumnya dapat dijadikan pembelajaran dalam menyusun disbursement plan, kalender kerja, dan rencana umum pengadaan tahun 2017. “Jangan sampai ekspektasi bapak/ibu terlalu tinggi, tapi kemampuan menyerapnya tidak bisa tinggi,” jelas Bambang.
