 |
Jakarta- Hal tersebut dikatakan oleh Menteri Hukum dan HAM, Yasonna. H. Laoly dalam pengarahan kepada seluruh jajaran pejabat dilingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi (18/11). Lebih lanjut Menkumham menjelaskan arahan Presiden Joko Widodo dalam rapat kabinet kemarin. Arahan Presiden sangat jelas bahwa pelayanan publik harus menjadi prioritas utama, harus menjadi agenda terdepan disemua kementerian atau lembaga. Sistem On-line satu atap untuk memberikan pelayanan utama kepada masyarakat harus segera direalisasikan, apalagi Indonesia membutuhkan invenstor dari luar yang akan menanamkan investasinya di Indonesia. Dalam hal ini peran Imigrasi sebagai pelayan kepada masyarakat dalam lalu lintas keimigrasian sangat vital. tetapi Menkumham juga mengingatkan bahwa masalah keamanan nasional menjadi hal yang utama, “keberadaan Imigrasi menjadi penting dalam menjaga kedaulatan NKRI” tegas Menkumham.
Laoly juga memerintahkan bahwa seluruh jajaran Imigrasi harus berubah. Revolusi mental seperti yang dicanangkan oleh Presiden bukan hanya slogan tetapi harus mampu di implementasikan dalam kerja. Budaya dilayani harus dirubah menjadi budaya melayani sehingga pelayanan kepada masyarakat menjadi maksimal. Kemudian budaya gotong royong harus dimunculkan kembali diantara kita. Sehingga ketika terjadi suatu problem atau masalah ditempat kerja bisa saling membantu, “bukan dlam hal negatif ya, karena kekeluargaan dan gotong royong dua hal yang berbeda’ jelas laoly. Dan yang terakhir adalah budaya mandiri yang bermakna bahwa seluruh pejabat dan pegawai imigrasi harus mempunyai jati diri atau entitas sebagai bangsa Indonesia sehingga mampu menjaga kedaulatan NKRI.
Terakhir Menkumham mengingatkan seluruh jajaran Imigrasi menjauhkan diri dari budaya pungli, karena budaya pungli merusak mental budaya melayani yang sedang dibangun. Dan terus belajar untuk meningkatkan kopetensi diri karena perkembangan tekhnologi dan informasi juga terus berkembang dengan cepat. “Karena kalau kita kalah berkopetensi berarti kita gagal menjadi negara besar” akhiri Menteri Menkumham.
Pengarahan ini adalah tindak lanjut dari pengarahan Menkumham kepad seluruh Kakanwil, Kadiv, Administrasi, Imigrasi, Pemasyarakatan dan Pelayanan Hukum. Diharapkan hasil pertemuan ini menjadi langkah bersama kemenkumham dalam menjalankan program kerja yang telah ditetapkan dalam Nawa Cita. Hadir dalam pengarahan ini Plt. Dirjen Imigrasi, Sesditjen Imigrasi dan Para Direktur dilingkungan Ditjen Imigrasi. (Dedet, foto. Zeky)
 |
