Jakarta, Untuk yang kesekian kalinya di tahun 2016 ini, Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly, melakukan komunikasi jarak jauh secara langsung, yang dihubungkan dengan suatu jaringan telekomunikasi (teleconference) dengan jajarannya, menggunakan ruang kontrol (control room), gedung Centra Mulia lt.19 Kuningan Jaksel.
Agenda ini merupakan cara yang paling efektif bagi sang Menteri untuk berkomunikasi dengan jajarannya, mengontrol permasalahan-permasalahan yang ada di daerah atau di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM seluruh Indonesia.
Menindaklanjuti arahan Presiden RI Joko Widodo dalam rapat terbatas (Ratas), Kamis (28/04) di Istana Negara, mengenai peningkatan kualitas pelayanan, Yasonna menggelar acara teleconference dengan seluruh jajarannya, baik di tingkat pusat maupun daerah (Kanwil), mengenai peningkatan pelayanan bidang keimigrasian, Senin (02/05).
Sebelumnya pada Jum’at (29/04), Menteri juga telah meninjau sistem layanan keimigrasian pada Kantor Imigrasi kelas I Medan. Selain menyoroti layanan bidang keimigrasian, Yasonna juga menyoroti bidang layanan pengurusan kenotariatan (Ditjen AHU), dan pengurusan paten/merek (Ditjen KI), karena ketiga unit layanan publik ini, menjadi bahasan utama ketika Ratas dengan Presiden.
Dari hasil teleconference bersama dengan para Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) dan Kepala Unit Pelakasana Teknis (KaUPT) yang ada di 33 Propinsi, Menkumham menekankan untuk pelayanan terhadap masyarakat, harus lebih ditingkatkan lagi dan dilakukan secara profesional.
“Praktek percaloan sudah hampir tidak ada lagi, dan dengan sistem yang cepat diharapkan semua lapisan masyarakat dapat mendapatkan pelayanan yang baik, cepat, dan PASTI (Profesional, Akuntabel, Sinergi, Transparan, dan Inovatif), ucap Yasonna.
Kemudian juga Menteri berjanji, akan terus meningkatkan sistem pelayanan berbasis IT, dengan memperbaiki sistem data server (penunjang) yang dimiliki oleh Kementerian.
“Berkaitan dengan sistem penunjang, server yang dimiliki sekarang ini, masih menggunakan sistem dan server tahun 2008, yang mengakibatkan keterlambatan pengaksesan data. Tahun ini akan kita perbaharui dan selesaikan dengan menggunakan hardware dan software yang baru” ujar Yasonna.
Melanjutkan dialog Menkumham melalui media teleconference, Inspektur Jenderal (Irjen) Aidir Amin Daud, juga mengingatkan kepada seluruh jajaran Imigrasi diseluruh Indonesia untuk terus meningkatkan pelayanannya.
“Menyangkut arahan bapak Presiden dan meneruskan arahan Menteri, bahwa layanan terhadap masyarakat, kalau bisa diselesaikan dalam hitungan jam, bukan hari. Kita memang masih mempunyai hambatan mengenai keamanan (security) dan yang lainnya, namun yang harus kita tekankan disini adalah masalah kepastian waktunya” ucap Aidir.
Kemudian ditambahkan oleh Irjen, bahwa kita harus membuat standar sistem, ada sistem yang mengunci, supaya orang/petugas tidak ada lagi yang bermain pada praktek percaloan, seperti contoh sistem yang dilakukan oleh Ditjen AHU. Sekarang tidak ada lagi notaris yang datang ke kantor Ditjen AHU, tegas Aidir.
Sementara itu, Direktur Jenderal (Dirjen) Imigrasi Ronny F Sompie, meminta dan berharap kepada seluruh jajarannya, agar dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dilakukan secara prima dan dapat dijadikan sebagai pilot project.
“Kita dapat mencontoh kepada Ditjen AHU dan Ditjen KI terhadap system pelayanannya, untuk memberikan pelayanan yang lebih prima kepada masyarakat. Jadikan intuisi ini menjadi simbol kepastian pelayanan. Dan kita berharap, ada beberapa Kantor Imigrasi yang dapat dijadikan sebagai Kantor Imigrasi yang dapat dijadikan percontohan (pilot project)” imbuh sang Dirjen.
Pada awal kegiatan, acara dibuka oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) Bambang Rantam Sariwanto, dan sebagai pemandu acara teleconference, dibawakan oleh Direktur Lalulintas Keimigrasian Maryoto Sumadi. (humas.itjen, foto : wahyu/hafidz)
