Jakarta - Tenaga kesehatan (nakes) di Rumah Sakit Pengayoman mendapat perhatian dari Komisi III DPR untuk memperoleh prioritas vaksinasi Covid-19, karena bertugas di lingkungan yang memiliki tingkat penularan Covid-19 tinggi. Setali tiga uang, warga binaan pemasyarakatan (WBP) semestinya juga memperoleh atensi khusus terkait vaksinasi, mengingat ruang lingkupnya yang sangat rentan terpapar.
Menurut Wakil Ketua Komisi III DPR, Ahmad Sahroni, penyebaran virus corona di dalam lembaga pemasyarakatan (lapas) sangat berbahaya. Pasalnya, di tengah kondisi lapas yang sebagian besar mengalami over kapasitas, kerumunan orang dalam jumlah banyak dapat memicu hadirnya cluster baru. Seperti halnya yang pernah terjadi di Lapas Perempuan DKI Jakarta.
“Di lapas ini sebenarnya lebih bahaya daripada masyarakat luas yang tersebar,” kata Sahroni. “Kita konsen di sini, kita juga punya rasa kemanusiaan. Bagaimana pun, dia (WBP) adalah sama seperti kita, dan kita harus juga memanusiakan dia (WBP),” sambungnya pada kegiatan Kunjungan Kerja (Kunker) Reses Komisi III DPR RI Masa Persidangan III Tahun Sidang 2021 Provinsi DKI Jakarta.
“Vaksinasi ini saya minta kepada pemerintah, langsung kepada presiden, untuk memberikan prioritas juga kepada para (tahanan di) lapas. April oleh masyarakat umum, maka ada keputusan untuk para (tahanan di) lapas yang dipercepat untuk dilakukan vaksinasi. Masuk tahap II,” jelas politisi Partai Nasdem ini.
Saat memasuki masa persidangan berikutnya, Sahroni mengaku akan meminta secara langsung kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Yasonna H. Laoly, tentang fasilitas vaksinasi kepada seluruh tahanan di lapas dan rumah tahanan negara (rutan).
"Di masyarakat banyak keluhan (bahwa) tahanan rentan dengan penyebaran Covid-19, yang begitu dekat dengan mereka," ujar lelaki kelahiran Tanjung Priok, Jakarta Utara ini. "Mungkin juga banyak yang tanpa gejala, tahu-tahu sudah positif (Covid-19) aja," lanjutnya di aula Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) DKI Jakarta.
Seminimal mungkin, ucap Sahroni, sebelum dilakukannya vaksinasi kepada para WBP, harus dilakukan protokol kesehatan yang ketat.
"Kepala kanwil dalam tahapan yang ada sekarang, untuk bisa mencegah dahulu (penularan Covid-19), sebelum kami meminta kepada pemerintah (tentang) vaksinasi kepada (tahanan di) lapas dan rutan di Indonesia," tutup sosok yang memiliki hobi otomotif ini.
Sebelum menggelar pertemuan di kanwil, rombongan kunker juga sempat menyambangi Lapas Klas I Cipinang. Di sana, para wakil rakyat meninjau secara langsung bagaimana penerapan protokol kesehatan terhadap para WBP.
Gilang Dhielafararez, anggota Komisi III DPR dari fraksi PDI Perjuangan juga mempunyai pandangan serupa. Dia berharap nanti ke depannya seluruh tenaga medis yang ada di lapas dan rutan bisa divaksin.
"Tadi saya tanya ke (nakes) yang di (Lapas Klas I) Cipinang, (katanya) belum divaksin. Padahal mereka merupakan garda terdepan (tenaga) kesehatan yang ada di lapas," pungkasnya. (Tedy, foto: Aji)
