Bandung – Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) diwakili oleh Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Dr. Enny Nurbaningsih, S.H., M.Hum., meresmikan Desa/ Kelurahan Sadar Hukum di Jawa Barat, Bandung. Peresmian Desa/ Kelurahan Sadar Hukum di Jawa Barat kali ini merupakan tonggak kerja sama terbesar yang dilakukan Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Jawa Barat dengan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
Penentuan Desa/ Kelurahan Sadar Hukum ini didahului dengan pembinaan kepada 1000 Desa/ Kelurahan se-Jawa Barat yang telah mempunyai keluarga Sadar Hukum untuk menjadi Desa Binaan/ Kelurahan Binaan untuk menjadi Desa/ Kelurahan Sadar Hukum. "Sebelum kita nilai, desa/ kelurahan tersebut kita bina terlebih dahulu tentunya dengan kriteria dan penilaian tertentu," ujar Enny dalam sambutanya pada peresmian Desa/ Kelurahan Sadar Hukum di Aula Barat Gedung Sate, Jalan Diponegoro, Bandung, Rabu (19/8/2015) .
Kriteria penilaian Desa/ Kelurahan Sadar Hukum antara lain pelunasan kewajiban membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) mencapai 90%, tidak terdapat perkawinan dibawah umur, angka kriminalitas rendah, rendahnya kasus narkotika, tingginya kesadaran masyarakat terhadap kebersihan dan kelestarian lingkungan. "Kriteria penilaian Desa/ Kelurahan Sadar Hukum dapat ditambahkan oleh Pemprov itu sendiri, seperti di Jawa Barat ini menambahkan tidak ada angka putus sekolah," tambah Enny.
Ada 775 Desa/ Kelurahan Sadar Hukum yang diresmikan, jumlah tersebut tercatat dalam sejarah Kementerian Hukum dan HAM sebagai jumlah peresmian terbesar di Indonesia. Sebelumnya Pemerintah Provinsi Jawa Barat juga pernah meraih desa/ kelurahan sadar hukum.
Pada kesempatan yang sama, Gubernur Jawa Barat, Ahmad Heryawan menambahkan, meski sudah banyak Desa/ Kelurahan Sadar Hukum, kesadaran masyarakat Jawa Barat akan hukum harus terus ditingkatkan mengingat provinsi ini menjadi barometer keamanan nasional. "Sampai saat ini tercatat 1673 desa/ kelurahan yang berstatus sebagai Desa/ Kelurahan Sadar Hukum dan ini merupakan yang terbesar se-Indonesia," kata Aher.
"Kami berharap penetapan status Desa/ Kelurahan Sadar Hukum ini akan memotivasi warga setempat untuk terus meningkatkan kesadarannya serta dapat menjadi contoh teladan bagi desa-desa lain," tutup Aher
Hadir pada peresmian tersebut antara lain Gubernur Provinsi Jawa Barat, Kakanwil Kemenkumham Jawa Barat beserta jajaran, unsur forum koordinasi pimpinan darah Provinsi Jawa Barat, Bupati/ Walikota, Camat, Kepala Desa/ Kelurahan Sadar Hukum. (Yatno, Asep. Dok: Zeqi)
 |
 |
