Jakarta - Sembilan nama berhasil melaju ke tahap akhir dari proses seleksi jabatan pimpinan tinggi (JPT) madya dan pratama di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham). Dari nama-nama tersebut, nantinya akan mengisi tiga pos jabatan kosong yang ada, yaitu Staf Ahli Menteri Bidang Ekonomi, Staf Ahli Menteri Bidang Penguatan Reformasi Birokrasi, dan Direktur Penyidikan dan Penyelesaian Sengketa Direktorat Jenderal (Ditjen) Kekayaan Intelektual.
Panitia seleksi (Pansel) dalam Rapat Penentuan Akhir Seleksi Terbuka JPT Madya dan Pratama yang berlangsung Jumat (23/04/2021) pagi, telah memutuskan masing-masing tiga nama terbaik untuk tiga jabatan yang ada.
Dalam daftar nama Calon JPT Madya untuk Staf Ahli Menteri Bidang Ekonomi, telah lolos Kepala Biro Umum Sekretariat Jenderal (Setjen) Kemenkumham, Lucky Agung Binarto; Pembantu Deputi Urusan Hukum dan Perundang-Undangan Deputi Bidang Pengembangan Dewan Ketahanan Nasional, Maulana; dan Kepala Pusat Dokumentasi dan Jaringan Informasi Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional Kemenkumham, Yasmon.
Sementara itu dalam daftar nama Calon JPT Madya untuk Staf Ahli Menteri Bidang Penguatan Reformasi Birokrasi, terdapat nama Kepala Pusat Pengembangan Data dan Informasi Penelitian Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM Kemenkumham, Aman Riyadi; Kepala Biro Perencanaan Setjen Kemenkumham, Iwan Kurniawan; dan Direktur Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak Ditjen Pemasyarakatan, Liberti Sitinjak.
Sedangkan untuk Calon JPT Pratama Direktur Penyidikan dan Penyelesaian Sengketa Ditjen Kekayaan Intelektual, siap bersaing Plt. Direktur Penyidikan dan Penyelesaian Sengketa Ditjen Kekayaan Intelektual, Anom Wibowo; Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kantor Wilayah Kemenkumham Bali, Constantinus Kristomo; dan Analis Kebijakan Madya Bidang Pidana Ekonomi Khusus Badan Reserse Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia, Eko Sulistyo Basuki.
Nama-nama tersebut telah lolos ke dalam hasil penilaian akhir yang merupakan gabungan dari serangkaian hasil tes, yaitu seleksi administrasi dengan bobot 20 persen, penulisan makalah (20%), kompetensi manajerial (assessment) (25%), dan wawancara (35%).
Adapun Pansel JPT Madya dan Pratama diketuai oleh Sekretaris Jenderal Kemenkumham, Komjen Pol. Andap Budhi Revianto, dan beranggotakan Sekretaris Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Dwi Atmaji; Deputi Bidang Mutasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara (BKN), Aris Windiyanto; Widyaiswara Utama BKN, S. Kuspriyomurdono; dan Direktur Jenderal HAM Kemenkumham, Mualimin Abdi.
Selanjutnya, rangkaian dan hasil seleksi ini akan disampaikan kepada Komisi ASN (Aparatur Sipil Negara) untuk mendapatkan persetujuan, serta proses pengangkatan dan pelantikan dari calon yang terpilih nantinya. Secara administratif, juga dilakukan pengusulan kepada Presiden Republik Indonesia untuk posisi JPT Madya dan pembuatan Keputusan Menteri Hukum dan HAM untuk posisi JPT Pratama. (Tedy, foto: istimewa)
