Jenewa - Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly memastikan jajarannya tak akan terlena dengan seluruh penghargaan yang diterima terkait pengelolaan anggaran serta barang milik negara.
Hal itu disampaikan Yasonna selepas Kemenkumham menerima penghargaan dari Kemenkeu sebagai salah satu Kementerian yang memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian atas laporan keuangan selama sepuluh kali berturut-turut.
"Penghargaan ini adalah buah kerja keras seluruh jajaran Kementerian Hukum dan HAM dalam menjaga dan menegakkan komitmen akan pertanggungjawaban pengelolaan anggaran serta aset negara," ucap Yasonna dalam keterangan pers kepada wartawan, Selasa (22/9/2020).
"Tentu saja Kemenkumham bersyukur atas apresiasi ini. Di sisi lain, saya berharap seluruh jajaran Kemenkumham tidak terlena dan tetap mempertahankan standar tinggi dalam pengelolaan anggaran dan barang milik negara karena semua itu harus bisa dipertanggungjawabkan hingga sekecil-kecilnya kepada rakyat," ucapnya.
Yasonna, yang saat ini tengah memimpin delegasi RI pada Sidang Tahunan Organisasi Hak Atas Kekayaan Intelektual Dunia (WIPO) di Jenewa, Swiss, menyebut penghargaan yang diterima jajarannya juga tak lepas dari konsultasi dan koordinasi dengan Kementerian Keuangan.
"Sebelumnya, Kemenkumham juga dinobatkan sebagai Kementerian Negara dengan kinerja anggaran 2019 Terbaik untuk kategori Kementerian Negara/Lembaga dengan pagu anggaran besar (di atas Rp 10 Triliun) oleh Kemenkeu. Semua penghargaan yang kami terima terkait pengelolaan anggaran ini tak lepas dari komunikasi dan konsultasi dengan Kementerian Keuangan sebagai pembina dalam pengelolaan keuangan serta barang milik negara," tutur Menteri asal Sorkam, Tapanuli Tengah, tersebut.
"Tentu saja juga berkat berbagai restrukturisasi program dan kegiatan yang dilakukan secara sungguh-sungguh agar anggaran maupun barang milik negara bisa dipertanggungjawabkan secara profesional, transparan, dan akuntabel," katanya.
Sebagaimana diketahui, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyerahkan penghargaan kepada sejumlah Kementerian Negara/Lembaga dan Pemerintah Daerah yang berhasil meraih Opini WTP 10 kali berturut-turut, 5 kali berturut-turut, Opini WTP atas Laporan Keuangan Pemerintah Tahun 2019, serta pemberian BMN Awards pada Selasa (22/9/2020). Pemberian penghargaan itu merupakan agenda puncak Rakernas Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Tahun 2020 yang digelar Kemenkeu secara daring.
Kemenkumham sebenarnya tercatat meraih Opini WTP DPP (Wajar Tanpa Pengecualian Dengan Paragraf Penjelasan) pada tahun 2010, 2012, dan 2014. Sementara itu, opini WTP murni diraih pada 2011, 2013, 2015, 2016, 2017, 2018, serta 2019.
Hanya, sejak tahun 2015 sudah tidak ada lagi opini WTP DPP. Adapun Kemenkeu menganggap opini WTP DPP yang sebelumnya diraih Kemenkumham juga termasuk WTP murni sehingga didaulat meraih penghargaan atas keberhasilan meraih opini WTP 10 kali berturut-turut.
Adapun dalam rakernas tersebut Sri Mulyani memberikan penghargaan kepada 25 Kementerian Negara/Lembaga, 3 Provinsi, 8 Kota, dan 5 Kabupaten. Dalam sambutannya, Sri Mulyani berharap capaian WTP 10 kali berturut-turut yang diraih Kementerian Negara/Lembaga serta Pemerintah Daerah merupakan bentuk konsistensi pada tata kelola keuangan yang akuntabel.
"Saya berharap capaian dari Kementerian Negara/Lembaga dan Pemerintah Daerah yang 10 kali berturut-turut raih WTP bisa jadi contoh dan tidak dicederai," ujar Sri Mulyani.
