USAID Tawarkan Kerja Sama dengan Kemenkumham

Jakarta — Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) mendapatkan penawaran kerja sama dari United States Agency for International Development (USAID) dalam Pilar Penguatan Pemerintahan yang Demokratis (Democratic Governance Strengthen). Tawaran tersebut disampaikan Direktur USAID Indonesia Zeric Smith kepada Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemenkumham Ambeg Paramarta.

Sekjen Kemenkumham menanggapi dengan baik tawaran kerja sama USAID Indonesia tersebut selama terkait dengan tugas dan fungsi dari Kemenkumham. “Pada prinsipnya kami menerima semua bantuan selama sesuai dengan kebutuhan,” jelas Ambeg Paramarta di Ruang Rapat Sekjen Kemenkumham, Jumat (19/09/2014).

Kemenkumham dipilih sebagai Focal Point oleh USAID Indonesia karena, tujuan pembangunan dari Pilar Penguatan Pemerintahan yang Demokratis sesuai dengan fungsi Kemenkumham. “Pekerjaan kami dengan tujuan pembangunan pilar pertama tersebut meliputi akuntabilitas, sektor peradilan, dan HAM (Hak Asasi Manusia). Karena itu, Kementerian Hukum dan HAM juga nantinya akan mengkoordinasikan kerja sama ini dengan kementerian/ lembaga lain yang terkait,” papar Zeric Smith.

Bidang Penguatan Pemerintah yang Demokratis merupakan salah satu pilar dalam rancangan besar Kerja Sama Pembangunan Indonesia – USAID 2014-2018 di Indonesia. Terdapat tiga pilar lain yang menjadi sasaran kerja sama USAID dengan Indonesia, yaitu Essential Human Services for the Poorest and Most Vulnerable Improved, Global Development Priorities of Mutual Interest Advanced, dan Collaborative Achievement in Science, Technology and Innovation Increased.

Kerja sama antara Kemenkumham dan USAID Indonesia ini akan dilaksanakan setelah penandatanganan Assistance Agreement. Adapun penandatanganan Assistance Agreement direncanakan pada 30 September 2014 antara USAID Indonesia dengan Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang Kementerian Keuangan.

Sementara itu, turut hadir dalam pertemuan tersebut Kepala Biro Humas dan Kerjasama Luar Negeri (KLN) Kemenkumham Ferdinand Siagian, Direktur Kerjasama HAM Direktorat Jenderal HAM Arry A. Sigit, dan Kepala Bagian KLN Dwi Rahayu Eka Setyowati. (Laila; Dok: Zeqi, Ed: Zaka)