Jakarta – Hari Dharma Karyadhika tahun 2020 ini, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) merayakannya dengan penuh kesederhanaan. Institusi yang dipimpin Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham), Yasonna H. Laoly memperingatinya dengan nuansa khidmat dan penuh rasa syukur, ditengah pandemi Covid-19 yang belum sepenuhnya berakhir. Di momentum ini pula, Kemenkumham juga meluncurkan aplikasi dan memberikan beberapa penghargaan.
Pada acara syukuran Hari Dharma Karyadhika hari ini, sebagai awal tonggak pelaksanaan revolusi digital pelayaan publik Kemenkumham, diluncurkan aplikasi e-Visa dan SIP-Kumham (Sistem Informasi Penelitian Hukum dan HAM). “Krisis (pandemi Covid-19) menghasilkan inovasi, dalam hal ini pemerintah melakukan berbagai perbaikan sistem birokrasi dalam memberikan pelayanan publik dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi,” kata Yasonna.
Penerapan layanan visa elektronik ini dapat membawa pesan positif pada dunia luar bahwa Indonesia telah mereformasi birokrasi dan siap menjadi tujuan investasi. “Hal ini tentu saja sejalan dengan upaya pemerintah dalam pemulihan ekonomi melalui akselerasi investasi yang akan menciptakan lapangan kerja baru, dan juga akselerasi dalam bidang kunjungan wisatawan asing ketika saatnya nanti pandemi sudah berakhir,” kata Laoly.
Sementara aplikasi SIP-Kumham merupakan database permasalahan hukum dan HAM pertama di Indonesia yang memanfaatkan teknologi artificial intelligence, yang memadukan teknologi crawling dan machine learning dari kurang lebih 80 media online dan media sosial Twitter satuan kerja di lingkungan Kemenkumham, sehingga menghasilkan data yang komprehensif dan realtime.
“Dengan aplikasi ini, Kemenkumham akan memberikan akses database bagi pemangku kepentingan yang mengemban tugas fungsi (tusi) dibidang hukum dan HAM, seperti Komnas HAM, Komnas Perempuan, Biro Hukum Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Penelitian dan Pembangunan Daerah, Perguruan Tinggi, serta stake holder lainnya,” terang Menkumham.
Yasonna berharap, hal ini akan dilanjutkan dengan proses digitalisasi seluruh administrasi pelayanan publik Kemenkumham. “Kita harapkan aplikasi ini terus update data, dan jika menemukan sesuatu yang berkaitan dengan tusi kita, segera menyampaikan kepada unit kerja utama yang harus menyelesaikan masalah-masalah tersebut,” kata Laoly.
Pada kesempatan ini, Menkumham juga menyerahkan penghargaan kepada 22 individu dan 20 lembaga/instansi yang memberikan kontribusi nyata dalam mendukung pelaksanaan tusi Kemenkumham. Yasonna juga menyerahkan penghargaan kepada 12 ASN Kemenkumham yang memiliki prestasi dan kinerja yang membanggakan, serta memberikan sumbangsih besar bagi kemajuan organisasi.
Selain itu, Menkumham juga menyerahkan Sertifikat ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) kepada Inspektur Jenderal, yang telah diperoleh dari Lembaga TUN Nord yang berpusat di Canada. Sertifikat ini merupakan salah satu bentuk peran Inspektorat Jenderal dalam mendukung Pembangunan Zona Integritas di lingkungan Kemenkumham.
Sebelumnya, Sekretaris Jenderal Kemenkumham, Bambang Rantam Sariwanto mengatakan tema Hari Dharma Karyadhika tahun ini merupakan gambaran semangat Kemenkumham untuk melaksanakan revolusi digital pelayanan publik di lingkungan Kemenkumham. “Diharapkan dengan semangat ini, Kemenkumham akan melakukan lompatan besar dalam hal digitalisasi pelayanan publiknya,” kata Bambang di Graha Pengayoman.
Penghargaan lain yang diberikan Menkumham adalah penghargaan kepada unit utama, kantor wilayah, dan unit pelaksana teknis (UPT) dalam mengelola pengaduan masyarakat melalui Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR!) Tahun 2020. Pada kategori unit utama, Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi menjadi yang terbaik, disusul Ditjen Administrasi Hukum Umum dan Ditjen Pemasyarakatan.
Sementara untuk kategori kantor wilayah (kanwil), Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta menjadi yang pertama, diatas Kanwil Kemenkumham Jawa Barat dan Sumatera Utara. Sedangkan untuk UPT, peringkat satu diduduki oleh Kantor Imigrasi (Kanim) Kelas I Khusus Non TPI Jakarta Barat, disusul Kanim Kelas I TPI Bandung dan Kanim Kelas I Surabaya.
Penghargaan lainnya adalah dalam kategori jumlah pemberitaan pelaksanaan kinerja melalui website dan pengelolaan media sosial tahun 2020. Pada unit utama, Ditjen Imigrasi kembali menjadi yang terdepan, menyusul dibelakangnya Ditjen Pemasyarakatan dan Ditjen Kekayaan Intelektual.
Pada kategori kanwil, Kanwil Kemenkumham Jawa Timur duduk di urutan teratas diatas Kanwil Kemenkumham Jawa Tengah dan Sumatera Selatan. Terakhir, untuk kategori UPT, Kanim Kelas I Khusus Soekarno-Hatta menjadi yang terbaik mengungguli Kanim Kelas II Non TPI Kediri dan Rumah Tahanan Negara Kelas I Cipinang. (Tedy, foto: Zeqi)
