Lombok - Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan HAM, Bambang Rantam Sariwanto memberi arahan pada giat penguatan Zona Integritas Kantor Wilayah Kemenkumham Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Papua Barat dan Papua.
Tim rombongan disambut langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham NTB beserta jajarannya.
Dalam arahannya Bambang Rantam berpesan agar Kantor Wilayah dan satuan kerjanya mempunyai semangat yang tinggi sampai dengan akhir digaris finisnya yaitu mendapat WBK/WBBM.
"Mari kita senantiasa bekerja keras, menjaga komitmen hingga betul-bisa meraih apa yang kita inginkan, Kata Bambang Rantam.
Menurutnya, keiklasan, kejujuran, keramahan serta tanggung jawab, ini fondasi kita semua agar menjadi bagian yang menjadi kontribusi bagi pekerjaan kita.
"Saya datang kesini untuk memberikan semangat agar apa yang kita lakukan bersama menjadi kinerja terbaik. Semuanya diraih karena kita bekerja sama mulai dari bawah demi bisa meraih apa yang kita inginkan,"ujar Bambang Rantam di Katamaran Ressort Senggigi Nusa Tenggara Barat, Selasa (15/9).
Untuk Satuan Kerja Berpredikat WBK/ WBBM di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2020, Kanwil NTB mengusulkan 17 satuan kerja (satker) termasuk Kanwil dan yang lolos penilaian Tim Penilai Internal (TPI) untuk selanjutnya diajukan dalam penilaian Tim Penilai Nasional (TPN) berjumlah 16 satker. Kanwil NTT mengusulkan 27 satker termasuk Kanwil dan yang lolos penilaian TPI untuk selanjutnya diajukan dalam penilaian TPN berjumlah 14 satker. Kanwil Papua mengusulkan 20 satker termasuk Kantor Wilayah dan yang lolos penilaian TPI untuk selanjutnya diajukan dalam penilaian TPN berjumlah 7 satker. Sedangkan Kanwil Papua Barat mengusulkan 15 satker termasuk Kantor Wilayah dan yang lolos penilaian TPI untuk selanjutnya diajukan dalam penilaian TPN berjumlah 5 satker.
Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham NTB Andi Dahrif Rafied dalam laporannya mengatakan bahwa langkah-langkah strategis yang dilakukan untuk menjadikan satuan kerja berpredikat WBK / WBBM setiap satuan kerja tentu harus memenuhi 6 area perubahan yang meliputi Manajemen Perubahan, Penataan Tatalaksana, Penataan Sistem Manajemen SDM, Penguatan Akuntabilitas, Penguatan Pengawasan dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.
"Untuk itu kami berkomitmen dan saling bahu membahu melakukan pemenuhan data dukung Lembar Kerja Evaluasi (LKE) pada seluruh satuan kerja di Wilayah NTB, NTT, Papua dan Papua Barat serta melakukan perbaikan secara terus menerus terkait dengan sarana prasarana untuk mendukung pembangunan Zona Integritas tersebut," tutur Andi Dahrif.
Pada kegiatan ini juga dirangkai dengan Penayangan video kompilasi capaian pembangunan ZI menuju WBK/WBBM kanwil NTB, NTT, Papua Barat dan Papua yang dilanjutkan dengan pernyataan sikap Tim Pembinaan Kinerja Pembangunan ZI menuju WBK /WBBM oleh masing-masing Kepala Kantor Wilayah dan diikuti oleh jajarannya.
Selain itu dilakukan juga penyematan Hand Badge satgas penguatan WBK/WBBM Kanwil NTB dan pemberian penambah daya tahan tubuh kepada 4 orang perwakilan Divisi oleh Sekretaris Jenderal diikuti Kanwil NTT, Papua Barat dan Papua oleh Kantor Wilayah masing-masing.
Turut hadir mendampingi Sekretaris Jenderal antara lain Kepala Biro Perencanaan, Iwan Kurniawan; Kepala Biro Kepegawaian, Mohammad Hayat Henri; Kepala Biro Humas, Hukum dan Kerja Sama, Pagar Butar Butar; Kepala Biro Keuangan, Wisnu Nugroho Dewanto; dan Kepala Biro BMN, Haris Sukamto. kegiatan ini juga diikuti oleh Kanwil NTT, Kanwil Papua Barat dan Kanwil Papua, beserta seluruh UPT di Wilayah masing-masing secara virtual melalui aplikasi Zoom. (Komar Ed: Dedet).
