Jakarta - Tahun 2020, tahun di mana periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 dimulai, merupakan tahun yang penuh dinamika dan tantangan bagi bangsa Indonesia. Patut disyukuri, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) mampu melewati tahun ini dengan baik dan mengukir beberapa prestasi.
Kendati roda perekonomian dan pembangunan mengalami sedikit gejolak, demikian juga stabilitas keamanan, jajaran pemerintahan termasuk Kemenkumham mampu terus bekerja dan berkinerja memberikan pelayanan terbaik kepada publik, bangsa, dan negara.
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham), Yasonna H. Laoly memberikan apresiasi kepada seluruh keluarga besar Kemenkumham yang tersebar di 1.079 satuan kerja (satker), baik yang berada di dalam negeri maupun di luar negeri, yang sepanjang tahun 2020 ini telah bekerja keras, bekerja cerdas, dan bekerja ikhlas untuk menyelesaikan target secara tuntas.
“Berawal dari suatu komitmen dan kerja keras, sebanyak 72 satker berhasil mendapatkan predikat WBK (Wilayah Bebas dari Korupsi) dan 11 satker mendapat predikat WBBM (Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani),” kata Yasonna. “Adapun tahun 2021, harus lebih baik dan meningkat lagi dari segi kualitas dan kuantitasnya,” tambahnya.
Di tahun 2020, Kemenkumham juga mendapatkan predikat terbaik dari Kementerian Keuangan dalam pengelolaan anggaran.
“Sehingga kita mendapatkan insentif, yang akhirnya digunakan untuk mengkontribusi negara dalam penanganan dan pencegahan Covid-19,” ucap Laoly di ruang selasar Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum.
Catatan prestasi Kemenkumham tidak berhenti sampai di situ. Kemenkumham kembali memperoleh opini tertinggi dari Badan Pemeriksa Keuangan atas laporan keuangan tahun 2019, yaitu opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
“Hal ini merupakan bentuk akuntabilitas kita kepada masyarakat,” ujar Yasonna, Selasa (29/12/2020) siang.
Kendati menuai banyak prestasi, Yasonna meminta agar pembentukan regulasi, penegakan dan pelayanan hukum, serta pemajuan Hak Asasi Manusia (HAM) dapat diselesaikan.
“Tahun 2020 boleh berakhir, tetapi perjuangan dan kerja keras belum berakhir, justru kita akan memulai babak dan episode yang baru di tahun 2021,” pungkasnya.
Sementara itu, Wakil Ketua Ombudsman RI, Lely Pelitasari Soebekty dalam sambutannya secara daring mengatakan biasanya dalam acara refleksi akhir tahun, kita melihat kembali seberapa keberhasilan, seberapa kegagalan, dan bagaimana kita harus memperbaiki diri.
“Pernahkah kita kemudian berpikir, seberapa bermanfaat kita hadir (untuk organisasi)? Seberapa bermanfaat lembaga tempat kita bekerja? Untuk siapa kebermanfaatan itu?” kata Lely.
Lely yang secara otomatis menjabat sebagai Ketua Ombudsman RI menggantikan dan melaksanakan tugas Prof. Amzulian Rifai yang kini menjadi Anggota Komisi Yudisial (KY) periode 2020-2025, mengatakan bahwa leadership menjadi faktor kunci dalam melakukan upaya perbaikan birokrasi.
“Reformasi birokrasi harus dikembalikan pada filosofi dasarnya untuk melayani publik,” kata Lely. “Birokrasi tidak mungkin diperbaiki tanpa komitmen tinggi dari otoritas. Komitmen tidak cukup tanpa etika, etika dapat ditegakkan dengan integritas,” tutupnya. (Tedy, Sandra, Ginta, foto: Zeqi)
