Jakarta - Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna H. Laoly membuka Rapat Kerja Teknis Pemasyarakatan Tahun 2018 di Hotel Sari Pasifik, 4 April 2018.
Rapat kerja tahunan tersebut diharapkan dapat mampu mendorong sinergi kebijakan yang bersifat top down maupun bottom up antara pusat, wilayah, dan UPT Pemasyarakatan.
Terkait dengan kondisi dan persoalan-persoalan aktual Pemasyarakat secara jelas disampaikan oleh Yasonna. “Kondisi pasang surut permasalahan yang terjadi di Pemasyarakatan saat ini masih berkutat pada persoalan persoalan klasik: overcrowding, narkoba, over load, atau minimnya Pembimbing Kemasyarakatan dihadapkan dengan cover area yang begitu luas serta jumlah klien pas yang cukup besar”.
“Hal tersebut disebabkan lemahnya pengawasan dan belum berubahnya sikap mental tanggung jawab sebagai aparatur”, tambah Yasonna.
Hal-hal tersebut merupakan masalah terjadi yang berulang-ulang dan merupakan masalah klasik. Dalam berbagai isu kebijakan, Pemasyarakatan selalu menjadi diprioritaskan oleh Pemerintah. Bukan hanya menjadi kebijakan makro, namun upaya yang dilakukan mampu menukik menuju pada kegiatan-kegiatan yang sasarannya dapat diukur dan dipertanggungjawabkan.
Dalam sisi budgeting pun Pemerintah juga memberikan perhatian serius walu masih kurang. Terhadap upaya penguatan-penguatan dalam lingkup tugas Pemasyarakatan dengan melakukan pembenahan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan telah direspon tahun ini dengan penambahan 14.000 pegawai baru yang diharapkan dapat membawa perubahan yang signifikan dan berarti terhadap persoalan-persoalan di lapas.
Tidak lupa Menkumham menitipkan kepada para Kalapas terkait pembinaan para pegawai baru tersebut agar tidak terkontaminasi praktek-praktek yang terjadi serta diharapkan menjadi pekerja yang tangguh dan menimbulkan prestasi yang baru bagi lapas.
Pesan tersebut sudah disampaikan melalui road show Menkumham ke kantor wilayah. “saya berkomitmen secara langsung untuk menyampaikan pesan-pesan melalui safari ke masing-masing kantor wilayah, karena negara memberikan perhatian yang serius kepada kita, merespon permintaan kita dan kalau setelah pemerintah meresponnya dan dampaknya tidak ada maka secara moral kita sulit mempertanggungjawabkan kepada negara.” Demikian pesan Yasonna.
Kita juga tidak pernah berhenti memutar otak untuk menciptakan terobosan-terobosan dalam penanganan masalah-masalah ini. Berbagai metode mulai dari optimalisasi Lapas Terbuka, layanan pemberian hak-hak WBP berbasis Teknologi Informasi, penguatan Lapas Industri, pembentukan open camp, pelaksanaan rehabilitasi di UPT Pemasyarakatan, dan yang terbaru kita coba melakukan penetapan Lapas untuk Narapidana High Risk. Banyak sekali kebijakan-kebijakan yang kita dorong sebagai percepatan, namun tetap saja tidak pernah dapat menuntaskan apa yang selama ini ingin kita selesaikan. Terkait pengelolaan lapas Batu sebagai lapas high risk menkumham menyatakan bahwa hal tersebut menunggu koordinasi dengan POLRI dan BNN dan asesmen oleh Kemenkumham.
Dalam kesempatan tersebut menkumham juga menyampaikan motivasi dengan mensitir kata-kata dari Albert Einstein "We can’t solve problems by using the same kind of thinking we used when we created them.” Jadi kita tidak bisa memecahkan masalah dengan menggunakan pikiran yang sama ketika kita membuatnya. Kita harus merubah mindset kita, dan yakinlah "kalau kita mau kita pasti mampu".
Diperlukan hal berbeda dalam menghasilkan hasil yang baru dan diperlukan ekstra kerja keras oleh jajaran Pemasyarakat sebagai bagian terbesar dari Kemenkumham.
Sebagai pesan terakhir sebelum membuka rapat kerja, Menkumham menyampaikn semoga rapat kerja teknis Pemasyarakatan menghasilkan program dan langkah-langkah yang dapat memberikan manfaat kepada Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dan Kemenkumham. (teguh, foto: zeqi)
