Jakarta – Seorang pemimpin harus memiliki integritas. Salah satu ciri orang yang berintegritas dapat ditandai oleh satunya kata dan perbuatan. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham), Yasonna H. Laoly, menilai selayaknyalah karakter yang demikian dimiliki oleh seorang pemimpin, karena sejatinya seorang pemimpin adalah panutan. “Apa yang dikerjakan para pemimpin akan menjadi cermin bagi jajaran. Kepengikutan dari jajaran akan sangat mudah dibangun saat pemimpin mampu menjadi figur yang diidolakan,” kata Menkumham.
Integritas, kata Menkumham, adalah perwujudan konsistensi dan keteguhan yang tak tergoyahkan dalam menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dan keyakinan. Selain itu, integritas juga merujuk pada suatu konsep tentang adanya konsistensi antara tindakan dengan nilai dan prinsip. “Seseorang dikatakan mempunyai integritas apabila tindakannya sesuai dengan nilai, keyakinan, dan prinsip yang dipegangnya,” ucap Menkumham saat membuka secara resmi Workshop Komite Integritas Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Tahun 2015.
“Melalui wadah komite integritas, saatnya kita berperan optimal sebagai pemimpin yang dapat mengimplementasikan sekaligus melakukan transformasi prinsip-prinsip yang menjadi ciri pemimpin yang berintegritas,” kata Yasonna di Graha Pengayoman, Selasa (10/11/2015). Tak hanya itu, melalui komite integritas kita akan mampu menciptakan kader-kader pemimpin masa depan dari jajaran Kemenkumham yang memiliki integritas yang berkualitas.
Sebelumnya, Inspektur Jenderal Aidir Amin Daud, dalam laporannya mengatakan tujuan dari diselenggarakannya workshop ini adalah menyatukan pemahaman dan menguatkan nilai-nilai integritas sebagai Komite Integritas yang memiliki tugas melakukan percepatan dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi. “Salah satu caranya adalah dengan menyelaraskan dan menjamin ketersediaan serta pendayagunaan, dan teknologi informasi komunikasi,” kata pria yang juga menjabat sebagai Plt. Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum ini.
Selain itu, dalam workshop yang diselenggarakan selama 2 hari (10 s.d. 11 November 2015) ini juga bertujuan untuk mewujudkan tujuh elemen Komite Integritas dan 16 elemen Sistem Integritas, yang dituangkan dalam konsep dan Panduan Sistem Integritas Nasional, Panduan Komite Integritas, Panduan Indonesia Corporate University, Pengendali Risiko KKN, dan Integrity Plan. “Sekaligus sebagai langkah persiapan Kemenkumham dalam menyongsong rencana Konvensi Integritas Nasional yang akan dilaksanakan pada 24 s.d. 25 November 2015 di Provinsi Jawa Tengah,” jelas Aidir.
Workshop ini diikuti oleh 83 peserta yang terdiri dari 11 orang Pimpinan Tinggi Madya dan 72 orang Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Kemenkumham pusat. Dalam penyelenggaraan workshop ini juga menampilkan fasilitator workshop tim dari Deputi Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebanyak lima orang. Hadir dalam pembukaan kegiatan ini Pimpinan Tinggi Madya dan Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Kemenkumham pusat, serta Direktur Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat (Dikyanmas) KPK, Sujanarko. (Tedy, Foto: Dudi)
