Tangerang - Pembuatan laporan keuangan tak hanya tentang kesesuaian pencatatan berdasarkan dokumen sumber dan transaksi yang sesungguhnya. Namun, pengawasan secara berjenjang juga merupakan hal yang krusial.
Kepala Biro Keuangan Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), Wisnu Nugroho Dewanto, mengatakan penting untuk meningkatkan pengawasan pembuatan laporan keuangan secara berjenjang untuk menghasilkan laporan keuangan yang akuntabel.
“Lakukan identifikasi resiko dan peningkatan peran aktif melalui pemantauan secara periodik pada area yang beresiko tinggi terjadinya kelalaian, kecurangan, atau pelanggaran regulasi. Termasuk pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil temuan BPK (Badan Pemeriksa Keuangan),” kata Wisnu.
Selain itu, lanjut Wisnu, koordinasi untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dalam penyusunan laporan keuangan juga sangat esensial.
“Optimalisasi rekonsiliasi internal antara laporan keuangan dengan laporan BMN (barang milik negara), dan eksternal dengan KPPN (Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara) dan KPKNL (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang),” ucapnya saat membuka kegiatan Rekonsilasi dan Pemutakhiran Data Laporan Keuangan dan BMN Kemenkumham Tahun 2022 Tingkat Kantor Wilayah.
Hal lain yang disampaikan Wisnu adalah tetap teliti dan cermat dalam pengadaan, untuk meminimalisir kesalahan penggunaan akun belanja yang berpotensi menjadi temuan pemeriksaan.
“Tingkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang undangan yang berlaku dalam pengadaan barang dan jasa, serta lakukan optimalisasi pemantauan terhadap permasalahan data laporan keuangan secara berkala melalui MonSAKTI, dan koordinasikan dengan unit-unit terkait,” jelas Wisnu di Indonesia Convention Exhibition (ICE) BSD City, Selasa (24/01/2023) petang.
Sebelumnya, Kepala Bagian Akuntansi dan Pelaporan Biro Keuangan, Anna Ernita, mengatakan melalui kegiatan ini diharapkan terjadi rekonsiliasi dan pemutakhiran data laporan keuangan dan BMN tingkat kantor wilayah dalam rangka penyusunan laporan keuangan Kemenkumham tahun 2022.
“Kegiatan rekonsiliasi tingkat kantor wilayah perlu dilaksanakan karena kantor wilayah memiliki kompleksitas akun dan volume transaksi yang tinggi, serta nominal akumulasi transaksi yang material,” ujarnya di hadapan peserta kegiatan yang terdiri dari pejabat/pegawai penyusun laporan keuangan dan BMN di lingkungan Kemenkumham.
Kegiatan rekonsiliasi tingkat kantor wilayah ini dilaksanakan dalam dua gelombang, yaitu gelombang I bertempat di Hotel Santika Premiere ICE BSD, dan gelombang II bertempat di Hotel Ritz Carlton Mega Kuningan. Dimana masing-masing kegiatan ini dilaksanakan selama lima hari.
Mekanisme penyelenggaraan kegiatan ini berupa penyusunan laporan keuangan dan BMN kantor wilayah yang melakukan rekonsiliasi data dengan masing-masing Unit Eselon I. Sedangkan output dari penyelenggaraan kegiatan ini adalah berita acara rekonsiliasi laporan keuangan dan BMN tahun 2022, dan telaahan laporan keuangan dan BMN kantor wilayah tahun 2022. (Tedy, foto: Ismail)
