ID EN

rss 48

Pahami Permasalahan Pengelolaan BMN

2023 03 06 BMN 1

Bogor - Pengelolaan barang milik negara (BMN), khususnya dalam pengelolaan pengadaan barang/jasa (PBJ), seringkali terkendala oleh minimnya pengetahuan tentang pemahaman terhadap penanganan permasalahan. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), Komjen Pol. Andap Budhi Revianto menegaskan bahwa pengelola barang/jasa harus mampu mengidentifikasi akar permasalahan.

“Lakukan identifikasi masalah, cari apa akar masalahnya, apa forensiknya. Setelah itu bagaimana (melakukan) langkah-langkah pencegahannya,” ujar Andap saat membuka Rapat Koordinasi Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2023.

Pengidentifikasian masalah, kata Andap, dapat dilakukan melalui beberapa hal. Seperti diantaranya meningkatkan kemampuan strategi mencapai Indeks Tata Kelola Pengadaan, model kelembagaan UKPBJ (Unit Kerja PBJ), dan arah kebijakan pengembangan kompetensi sumber daya manusia pengelola PBJ.

“Kemudian bagaimana mekanisme dan teknis pelaksanaan UKPBJ, itu harus diatur lebih lanjut,” ucap Andap di Bogor, Senin (06/03/2023) petang.

Andap berharap mekanisme pelaksanaan pengelola PBJ dapat taat asas sesuai aturan dan ketentuan.

“Sehingga ke depannya, saya harap tidak ada lagi maladministrasi, tidak menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan apalagi aparat penegak hukum,” sebut mantan Inspektur Jenderal Kemenkumham ini.

Identifikasi berikutnya adalah perlu dilakukan penyusunan tata kelola Rancangan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Tata Kerja UKPBJ dan Tata Kelola PBJ, serta standardisasi HPS (Harga Perkiraan Sendiri) maupun KAK (Kerangka Acuan Kerja).

Jenderal bintang tiga ini berharap para pengelola PBJ dapat meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku atas PBJ, serta menertibkan penatausahaan persediaan dan aset tak berwujud.

“Kemudian lakukan inventarisasi atas pemanfaatan aset tetap, akselerasi penyelesaian tindak lanjut temuan pemeriksaan BPK, dan intensifkan pengawasan melekat secara berjenjang melalui gelar pembinaan,” tutupnya.

Pembukaan kegiatan ini selain dilakukan secara langsung, yang juga dihadiri oleh pimpinan tinggi pratama di unit Sekretariat Jenderal beserta Sekretaris Unit Utama, juga dihadiri secara daring oleh para Kepala Kantor Wilayah beserta para Kepala Divisi, juga Pejabat Pembuat Komitmen. (Tedy, foto: Aji)

2023 03 06 BMN 2

2023 03 06 BMN 3

logo besar kuning
 
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
PikPng.com school icon png 2780725    JL. Rasuna Said Kav 6-7 Kuningan
 Jakarta Selatan, DKI Jakarta - 12940
PikPng.com phone icon png 604605   021 - 5253004
PikPng.com email png 581646   Email Kehumasan
    rohumas@kemenkumham.go.id
PikPng.com email png 581646   Email Pengaduan
    pengaduan.setjen@kemenkumham.go.id

 

facebook kemenkumham   twitter kemenkumham   instagram kemenkumham   linked in kemenkumham   Youtube kemenkumham   rss kemenkumham