Jakarta – Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna H. Laoly menerima kunjungan kehormatan dari Duta Besar Republik Federal Jerman untuk Indonesia, Georg Witschel, di Gedung Sentra Mulia Kementerian Hukum dan HAM pada hari Kamis (22/1). Dalam pertemuan tersebut, kedua belah pihak sepakat untuk meningkatkan kerja sama yang sudah terjalin saat ini. “Kami harap kerja sama yang lebih baik dapat tercapai di masa depan,” tutur Menkumham.
Salah satu pembicaraan dalam pertemuan tersebut adalah kerja sama dua yayasan politik milik Pemerintah Jerman dengan Kemenkumham. Dua yayasan dimaksud adalah Hanns-Seidel-Stiftung yang bekerjasama di bidang perundang-undangan dengan Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan. Friedrich-Naumann-Stiftung yang bekerjasama dengan Biro Humas dan Kerjasama Luar Negeri di bidang Rule of Law dan Hak Asasi Manusia. Duta besar mengharapkan kontribusi positif dari yayasan politik tersebut dapat dimanfaatkan dengan maksimal oleh Kemenkumham.
Kerja sama lain yang telah dijalin adalah di bidang keimigrasian, yaitu dengan penandatanganan pernyataan kehendak bersama antara Kemenkumham dan Kementerian Federal Dalam Negeri Jerman tentang Kerja Sama Bidang Keimigrasian pada tahun 2012. Implementasi dari penandatanganan kerja sama tersebut yaitu dengan pelaksanaan program pemindahan tempat tinggal bagi pengungsi (resettlement) yang berada di Indonesia.
Menkumham menyampaikan apresiasinya terhadap program Pemerintah Jerman tersebut dan berharap program tersebut dapat terus dilanjutkan karena Indonesia memiliki banyak pengungsi dari negara lain. “Saat ini ada 10.000 lebih pengungsi yang ada di Indonesia,” jelas Menkumham.
Dubes Jerman kemudian menanyakan mengenai Perpu Pilkada dan Pemilu Indonesia. Menkumham kemudian menjelaskan penyempurnaan Undang-Undang Pemilihan Umum merupakan salah satu program prioritas dari Kemenkumham.
Saat ini, pembahasan UU Pemilu masih berlangsung di Dewan Perwakilan Rakyat. “Salah satu yang masih alot adalah mengenai kapan pelaksanaan pemilukada secara serentak dan mekanisme pelaksanaan pemilu legislatif dan eksekutif secara bersamaan untuk pemilu ke depan,” terang Yasonna.
Hadir dalam pertemuan tersebut Plt. Dirjen Imigrasi Tengku Syahrizal dan Direktur Perancang Perundang-undangan Mien Usihen. Sedangkan dari Kedutaan Besar Jerman hadir Konsuler Politik Andreas Radke. (Yayuk, ed:TMM)
 |
 |
 |
