Jakarta - Sosialisasi terhadap masyarakat akan pentingnya pembangunan dan penegakan hukum dan hak asasi manusia (HAM) terkadang menimbulkan kejenuhan. Kegiatan yang cenderung membosankan, tak ada inovasi, dan miskin kreativitas membuat publik kurang tertarik. Harus kita akui, masih banyak masyarakat yang belum mengetahui tentang pembangunan dan penegakan hukum dan HAM.
Untuk mengurangi kejenuhan publik terhadap penyampaian informasi hukum dan HAM yang formal, Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) menggelar pameran hukum bertajuk Legal Expo. Serunya, pada edisi tahun ini, Legal Expo dilaksanakan di Plaza Semanggi. Alasannya, supaya kampanye hukum dan HAM dapat dikemas dalam suasana yang menyenangkan, dan bisa menyentuh langsung ke masyarakat, sehingga diharapkan dapat menjadi momentum untuk mewujudkan kondisi pembangunan hukum yang lebih baik.
Direktur Jenderal Imigrasi Kemenkumham, Ronny F. Sompie, mengatakan dalam hal pembangunan dan penegakan hukum, Kemenkumham tidak bisa berdiri sendiri dan sangat membutuhkan kerja sama semua pihak. "Tak hanya dari sektor pemerintah dan swasta, peran serta dan partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan untuk menemukan formula yang terbaik dalam mewujudkan hukum yang berkeadilan, sesuai dengan nilai-nilai yang ada dalam Pancasila," kata Ronny, Kamis (24/10/2019) siang.
"Banyak persoalan masyarakat dibidang hukum yang memerlukan perhatian serius dan terukur," ucap Ronny saat membuka Legal Expo di Plaza Semanggi, Jakarta. Ronny juga mengajak rekan sejawat institusi penegakan hukum dan HAM untuk terus bekerja sama dan meningkatkan sinergitas diantara sesamanya, sehingga hukum semakin terlihat wujud nyatanya sebagai faktor utama bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan mampu melindungi dan memenuhi hak asasi tanpa pandang bulu.
Sebelumnya, Kepala Biro Hubungan Masyarakat, Hukum dan Kerja Sama Kemenkumham, Bambang Wiyono, menjelaskan bahwa peserta kegiatan Legal Expo Tahun 2019 sebanyak 35 peserta, yang terdiri dari instansi pemerintah/lembaga negara di bidang hukum dan HAM, instansi pemerintah daerah, organisasi profesi, universitas dan perguruan tinggi, serta penerbit buku dan perusahaan perbankan.
"Target kegiatan ini adalah meningkatkan jaringan kerja sama antar institusi pelaku pembangunan hukum dan HAM, dan membangun kesadaran dan budaya hukum masyarakat," kata Bambang saat membacakan laporan ketua pelaksana kegiatan Legal Expo.
Legal Expo 2019 mengambil tema “Transformasi Meraih Kinerja PASTI”, dilaksanakan selama dua hari dari Kamis-Jumat, 24--25 Oktober 2019 dan bertempat di Plaza Semanggi, Lantai UG Jakarta Selatan. Kegiatan ini dirangkaikan lewat beragam acara, seperti pameran produk hukum, dialog interaktif, dan hiburan. (Tedy, foto: Zeqi)
