Surabaya - Komisi III DPR-RI melakukan Kunjungan Kerja (Kunker) ke Provinsi Jawa Timur. Tim terdiri dari 17 anggota ini dipimpin Wakil Ketua Komisi III DPR RI Fraksi Gerindra Desmond J Mahesa dalam rangka menggelar pertemuan dengan aparat penegak hukum diantaranya Kapolda, Kakanwil Kemenkumham, Kepala Pengadilan Tinggi dan Kepala BNNP. Pertemuan dilaksanakan di Ruang Rapat Mahameru Polda Jawa Timur, Senin 18/2/2019.
Dalam pertemuan tersebut Desmon J Mahesa menyampaikan pertanyaan terkait koordinasi yang dilakukan antara penegak hukum yang ada di Provinsi Jawa Timur khususnya yang terkait dengan kasus narkoba. Selain itu Wakil Ketua Komisi III ini juga menyampaikan tentang wajah Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) ke depannya.
Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Jawa Timur Susy Susilawati dalam paparannya menyampaikan bahwa Kanwil Kemenkumham Jatim Tahun 2019 memiliki anggaran sebesar Rp. 618.841.673.000,-. Terkait overcrowded di Lapas tahun ini terdapat jumlah Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) sebanyak 27.320 orang, sehingga mengalami over kapasitas sebanyak 121%. Kapasitas Lapas/Rutan saat ini sebanyak 12.498 orang, isi 27.320 orang sehingga ratio petugas saat ini adalah 1 : 120 orang.
Lebih lanjut Susi menambahkan, Jumlah orang asing yang ada di Jawa Timur sebanyak 8.653 orang.“Jumlah orang asing yang ditindak karena melakukan pelanggaran keimigrasian pada tahun 2018 sebanyak 482 orang yang dijatuhi tindakan administrasi karena overstay dan mengganggu keamanan ketertiban, serta 10 orang tindakan Pro Justisia karena tidak memiliki dokumen yang sah serta penyalahgunaan izin tinggal, ”Kata Susi.
Beberapa tanggapan dari Anggota Komisi III DPR RI, antara lain Herman Hery menyarankan agar Dirjen Pemasyarakatan untuk mengalokasikan anggaran pembangunan Lapas Madaeng. Selain itu Komisi III DPR RI mengusulkan untuk membuat terobosan agar CSR dapat masuk Ke Lapas/ Rutan untuk mendapatkan tambahan anggaran.
Sementara itu, Moreno Soeprapto mengatakan bahwa kondisi Lapas Kelas I Malang dan Lapas Perempuan Malang meski penuh sesak, namun kondisi lingkungannya sangat bersih. Ia meminta agar pihak Lapas lebih aktif lagi melakukan pembinaan.
“Di Jatim banyak WBP yang layak dikaryakan. Sinergi dan kolaborasi dengan pemda sangat diperlukan, agar ketika mereka keluar bisa langsung bekerja. Selain itu lahan tidur yang dimiliki Kemenkumham harus bisa dimanfaatkan sebagai Lapas terbuka” Tambah Moreno.
Anggota Komisi III DPR RI, Didik Mukrianto memberikan apresiasi kepada kantor Imigrasi Tanjung Perak yang telah berhasil melakukan pendeteksian dini para TKA ilegal, menurut Didik, hal ini mampu membuat situasi di masyarakat menjadi lebih kondusif.
Didik juga mengapresiasi pola pembinaan yang positif dari Lapas Tuban. “Usaha dari Lapas Tuban sangat luar biasa. Dengan biaya minim, tapi bisa membuat pola pembinaan di sektor perkebunan dengan baik.
Menanggapi saran dan masukan dari Anggota Komisi III DPR RI Kanwil Kemenkumham Jatim akan terus melakukan evaluasi dan akan menindaklanjuti setiap saran dari pihak eksternal, termasuk anggota Komisi III DPR RI. (Komar. Foto: Istimewa).
