Tangerang – Pemerintah Indonesia, melalui Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), sedang berupaya untuk meningkatkan perannya di forum internasional, khususnya pada tingkat ASEAN. Salah satu upaya yang sedang dilakukan adalah persiapan kegiatan Joint Capacity Building and Training bagi 20 pejabat yang bergerak di bidang penegak hukum, terutama pemegang Central Authority (CA) di kementerian/lembaga terkait di Laos.
Laos menjadi langkah awal Kemenkumham memberi dukungan teknis di bidang pengembangan kapasitas aparat penegak hukum (apgakum) yang terkait dengan CA. “Bantuan yang diberikan Indonesia melalui Kemenkumham, akan membuka peluang usaha bagi investor Indonesia di Laos,” terang Direktur Jenderal (Dirjen) Administrasi Hukum Umum (AHU) Cahyo Rahadian Muzhar saat membuka kegiatan konsinyasi persiapan Joint Capacity Building and Training di Hotel Grand Soll Marina pada Selasa (15/10/2019) malam.
Dirjen AHU menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari pertemuan antara Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) dengan Menteri Kehakiman (Menkeh) Laos pada Oktober 2018 di Vientiene, Laos. Menkumham berkomitmen untuk memberikan bantuan berupa pengembangan kapasitas dan pelatihan bagi para apgakum. “Respon Menkeh Laos sangat antusias atas komitmen Menkumham tersebut,” lanjut Cahyo.
Dalam kesempatan yang sama, Direktur Otoritas Pusat dan Hukum International Tudiono menambahkan bahwa Direktorat Jenderal AHU selanjutnya akan meningkatkan kerja sama di level regional terkait joint capacity building di bidang Mutual Legal Assistance (MLA), ekstradisi, dan Transfer Sentenced Person (TSP). “Regional bisa di tingkat Asia Pasifik atau tingkat Asia. Ini akan menjadi target jangka panjang Indonesia untuk dibawa ke forum Asia Afrika seperti AALCO,” kata Tudiono.
Konsinyasi selama tiga hari ini digelar khusus untuk membahas persiapan teknis kegiatan Joint Capacity Building and Training yang akan berlangsung pada tanggal 2 – 6 November 2019 di Jakarta. Isu tematis yang diangkat dalam kegiatan tersebut adalah update on the development of ASEAN MLA Treaty & ASEAN Model Law on Extradition; sharing knowledges and best practices on the works of Central Authority in Indonesia; dan sharing experience in addressing arbitration cases before international tribunals. Sejumlah narasumber kompeten pun dihadirkan untuk mengisi kegiatan tersebut, diantaranya dari ASEAN Secretariat, UNODC, POLRI, KPK dan Kementerian Luar Negeri. (Rena, Foto: Ditjen. AHU)
