Batam - Kementerian Hukum dan HAM kembali mendapatkan apresiasi berupa penghargaan TOP 25 inovasi SP4N LAPOR! dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB). Kemenkumham merupakan 1 dari 4 kementerian lain selain Pemda Provinsi/Kab/Kota, BUMN/ BUMD yang menerima penghargaan.
Penghargaan ini diserahkan oleh Deputi bidang Pelayanan Publik Kemenpan-RB, Dr. Diah Natalisa kepada perwakilan dari Kemenkumham Deswati, Kepala Sub Bagian Layanan dan Pertimbangan Hukum Kementerian Biro Humas, Hukum dan Kerjasama selaku Admin pengelola aplikasi LAPOR! Kemenkumham di Ballroom NewYork Hotel Harmoni one Batam, 10 Desember 2018.
Pada kesempatan ini, Diah Natalisa mengucapkan selamat kepada seluruh pemenang kompetisi pengelolaan pelayanan publik TOP 25. "Penghargaan ini sebagai pemacu agar seluruh K/L dan Pemda, BUMN/BUMD dapat bekerja lebih baik dalam pengelolaan pelayanan publik nasional"Ucap Diah.
Penyerahan penghargaan ini merupakan rangkaian dari penghargaan TOP 10 Pengelola Pengaduan Pelayanan Publik tahun 2018, yang sebelumnya telah diberikan oleh Menteri PAN dan RB pada The International Public Service Forum 2018 (8/11).
"Tujuan dari kompetisi ini adalah untuk menjaring, mendokumentasikan, dan mendiseminasikan dan mempromosikan pengelolaan pengaduan pelayanan publik dalam rangka meningkatkan pelayanan publik, serta agar bisa memberikan motivasi penyelenggara pelayanan publik untuk segera menetapkan mekanisme pelayanan publik yang terintegrasi," ujar Diah Natalisa.
Adapun 25 Kementerian dan Lembaga pemerintah yang ditetapkan sebagai TOP 25 Pengelola Pengaduan Pelayanan Publik 2018, yaitu:
1. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
2. Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi
3. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
4. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
5. Badan Pengawas Obat dan Makanan
6. Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan
7. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
8. Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
9. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan
10. Pemerintah Kota Semarang
11. Pemerintah Kota Banjarmasin
12. Pemerintah Kota Cirebon
13. Pemerintah Kota Bandung
14. Pemerintah Kota Solok
15. Pemerintah Kota Medan
16. Pemerintah Kota Banjar Baru
17. Pemerintah Kota Sukabumi
18. Pemerintah Kota Ambon
19. Pemerintah Kota Malang
20.Pemerintah Kab. Bojonegoro
21. Pemerintah Kab. Banyuwangi
22. Pemerintah Kab. Bulukumba
23. Pemerintah Kab. Kendal
24. BPJS Kesehatan
25. PT. Pos Indonesia (Persero)
Dalam kesempatan ini pula Kementerian PAN-RB melakukan lounching sistem e-learning LAPOR! Versi 3 guna untuk meningkatkan kemampuan pejabat penghubung dalam menangani pengaduan masyarakat melalui aplikasi LAPOR!. (Asep).
