Jember – Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) bersama dengan United States for International Development (USAID) melakukan pemantauan ke Kabupaten Jember. Pemantauan dilakukan untuk melihat perkembangan Program MADANI yang telah berjalan selama dua setengah tahun. Adapun isu yang dibahas kali ini adalah tingginya kematian ibu dan bayi baru lahir di Jember.
Dalam pemantauannya, tim Kemenkumham dan USAID bertemu dengan perwakilan Pemerintah Kabupatan (Pemkab) Jember, yakni Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) dan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (DP3AK). Kemudian beberapa Organisasi Kemasyarakatan (Ormas)/ Organisasi Masyarakat Sipil (OMS), yaitu Gerakan Peduli Perempuan (GPP), Forum Jember Sehat (Forjes), dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.
Isu tingginya kematian ibu dan bayi baru lahir dipilih oleh Pemkab Jember dan GPP, mengingat angka kematian ibu (AKI) dan angka kematian bayi (AKB) di Jember merupakan yang tertinggi di daerah Jawa Timur. Berdasarkan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) 2021 Pemkab Jember, AKI di Jember meningkat tajam di tahun 2021, yakni mencapai 333,58 per 100 ribu kelahiran, sedangkan di tahun 2020 sebanyak 173,59 per 100 ribu kelahiran. Untuk AKB, di tahun 2021 juga meningkat, dari sebanyak 9,22 per 1000 kelahiran di tahun 2020, menjadi 10,12 per 1000 kelahiran di tahun 2021.
Dengan mengangkat isu tingginya kematian ibu dan bayi baru lahir untuk dibahas bersama dalam program MADANI, diharapkan dapat terwujud kolaborasi berbagai stakeholder, baik pemerintah maupun ormas/OMS, untuk bahu-membahu mengurangi tingkat kematian ibu dan bayi baru lahir di Jember.
Menurut Field Coordinator MADANI Kabupaten Jember, Puspita Ratna, ormas/OMS di Jember sudah melakukan tindakan nyata dalam rangka mengurangi angka kematian ibu dan bayi baru lahir di Jember.
“Saat ini, GPP telah bekerja sama dengan perangkat kelurahan Wirolegi dan mahasiswa Universitas Jember membentuk Kampung Remaja Sehat. Hal ini dilakukan guna meningkatkan kesadaran remaja terkait kesehatan reproduksi,” ujar Puspita.
Sementara itu, mewakili Kemenkumham, Kepala Biro Humas, Hukum, dan Kerja Sama (Karo Hukerma) Hantor Situmorang, mengatakan, bahwa kolaborasi antar instansi dan ormas/OMS sangat penting untuk dilakukan. Tiap instansi maupun ormas/OMS nantinya dapat melakukan sesuatu sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing untuk mencapai tujuan bersama, yakni menurunkan angka kematian ibu dan bayi baru lahir di Jember.
“Kolaborasi Kemenkumham dengan Pemda dan pemangku kepentingan lainnya yang terkait (Ormas/OMS) sangat penting dilakukan untuk menjawab permasalahan-permasalahan di masyarakat. Terkait kebijakan di bidang kesehatan, contohnya, regulasinya dapat disosialisasikan oleh penyuluh hukum di Kemenkumham,” jelas Hantor.
Lebih lanjut Karo Hukerma menyatakan alasannya melakukan pemantauan ke Jember. Dirinya ingin memastikan bahwa program MADANI berjalan sesuai dengan apa yang telah direncanakan sebelumnya.
“Dalam kesempatan ini, kami ingin melihat bagaimana Program MADANI ini dapat meningkatkan kapasitas ormas/OMS, mendorong toleransi sosial dan menguatkan akuntabilitas Pemerintah di level daerah, serta bagaimana ormas/OMS terlibat dalam proses pembangunan di daerah,” kata Hantor di Kantor Pemkab Jember, Kamis (29/07/2022).
Dalam pemantauan kali ini, ditemukan berbagai permasalahan yang ada dalam implementasi kerja sama antara Kemenkumham dan USAID, seperti isu keberlanjutan jika program MADANI telah berakhir. Diperlukan terobosan-terobosan dalam implementasi kerja sama, sehingga permasalahan isu keberlanjutan dapat ditangani, dan kerja sama untuk memperkuat ormas/OMS dalam rangka penguatan pemerintah dan keberagaman sosial dapat tercapai. Tim Pemantau dari Kemenkumham dan USAID juga menyempatkan meninjau langsung ke Kelurahan Wirolegi untuk berdiskusi langsung dengan masyarakat, GPP dan Forjes.
Adapun Program MADANI merupakan program peningkatan kapasitas, legitimasi, dan keberlanjutan Organisasi Kemasyarakatan (Ormas)/ Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) di Indonesia dalam rangka penguatan akuntabilitas pemerintah dan keberagaman sosial.
Program MADANI merupakan portfolio USAID Indonesia, co-chaired Executing Agency dibawah Kemenkumham RI. Fokus program ini mendukung pemerintah Indonesia dalam partisipasi publik yang lebih berpengetahuan dan aktif, berkontribusi pada tata Kelola pemerintahan yang lebih maju dan mendukung promosi keberagaman sosial di Indonesia. Lokus kerja Program MADANI di 6 Propinsi (Sulawesi Selatan, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Jawa Tengah, Banten dan Jawa Barat) yang terdiri dari 32 Kabupaten/Kota, salah satunya Kabupaten Jember.
Turut serta dalam kunjungan ini Administrative Officer Representative USAID Luthfi Ashari, Technical Director MADANI Sunardi, Deputy Chief of Party MADANI Selma Hayati, Koordinator Kerja Sama Luar Negeri Kemenkumham Youngest Non Itah, dan Sub Koordinator Kerja Sama Multilateral Kemenkumham (Yusuf Romli).
