Jakarta – Setelah satu tahun berlalu semenjak pandemi Covid-19 melanda perekonomian global, pemerintah Indonesia mulai mendorong berbagai pihak untuk menggerakkan pemulihan ekonomi nasional. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) mendukung penuh berbagai upaya dan kerja sama untuk meningkatkan perekonomian, salah satunya dengan Bank Mandiri.
"Kami yakin perekonomian nasional akan mulai bangkit. Untuk itu, kami juga telah melakukan berbagai kebijakan untuk mewujudkan hal tersebut," kata Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham), Yasonna H. Laoly, saat menerima kunjungan Direktur Utama (Dirut) Bank Mandiri, Darmawan Djunaidi, Kamis (25/03/2021) siang.
Untuk meningkatkan perekonomian nasional, Kemenkumham telah mengeluarkan beberapa kebijakan yang terkait dengan keimigrasian, kekayaan intelektual, hingga pelayanan administrasi hukum umum. Bidang imigrasi adalah salah satu penghasil Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) terbesar di Kemenkumham. Untuk itu, perumusan kebijakan mengenai Second Home Visa bagi warga negara asing yang ingin berkegiatan dalam jangka waktu lama di Indonesia menjadi salah satu prioritas.
"Second Home Visa dapat membuka peluang investasi yang berdampak (kepada) perekonomian nasional, terlebih lagi dengan berkembangnya penggunaan teknologi di masa pandemi, dapat memungkinkan orang-orang work from Indonesia," kata Yasonna.
Sementara itu Dirut Bank Mandiri, Darmawan Djunaidi mengapresiasi langkah yang dilakukan Kemenkumham terkait kebijakan perseroan perseorangan sebagai salah satu strategi pemulihan ekonomi nasional yang lesu akibat pandemi Covid-19.
"UMKM di Indonesia adalah pasar yang sangat besar dan potensial, tapi kondisinya masih hit and run karena kendala regulasinya,” kata Darmawan. Dengan adanya kemudahan dalam perizinan dan pemangkasan regulasi melalui kebijakan perseroan perseorangan, diharapkan UMKM di Indonesia akan semakin bangkit dan meningkatkan perekonomian nasional," lanjutnya.
Saat ini, Bank Mandiri juga melakukan pengembangan government technology untuk mendukung pemerintah, salah satunya Kemenkumham dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
"Kami harapkan kerja sama ini dapat memaksimalkan layanan bagi masyarakat. Salah satunya mewujudkan sistem cashless untuk pembayaran layanan di Kemenkumham, seperti pembayaran visa, pendaftaran usaha, dan lain-lain," kata Darmawan.
"Selain pelayanan terbaik, tentunya kerja sama ini diharapkan akan mendorong dan mewujudkan perekonomian nasional yang sempat lesu karena pandemi Covid-19," tutupnya. (Safira, foto: Tedy)
