Banjarmasin – Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kanwil Kemenkumham) Kalimantan Selatan menerima Kunjungan Kerja Spesifik Komisi III DPR RI untuk membahas Rancangan Undang Undang tentang Mahkamah Konstitusi (RUU MK), acara yang bertajuk Focus Group Discussion tentang Rancangan Undang Undang Mahkamah Konstitusi ini dilaksanakan di Aula Kemenkumham Kalsel Jalan Brigjen Hassan Basri Kayutangi Selasa (18/9).
“intinya Integritas”, simpul Kardjono Staf Ahli Sosial Kemenkumham , setelah panjang lebar diskusi yang juga melibatkan Kapolda Kalsel Irjen Pol Yazid Fanani, serta akademisi dan praktisi seperti, Universitas Lambung Mangkurat, Universitas Islam Kalimantan, Universitas Ahmad Yani, STIH Sultan Adam, serta PERADI, AAI Banjarmasin dan IKADIN Banjarmasin.
Terungkap pula, urai Kardjono, bahwa perlu dibentuk suatu undang-undang yang mengatur mengenai pelaksanaan tugas dan kewenangan Mahkamah Konstitusi mengenai periode masa jabatan, syarat pengangkatan dan pemberhentian hakim Konstitusi, serta kode etik hakim dan dewan etik hakim konstitusi, juga yang tak kalah penting hukum acara MK dan tata beracara di Mahkamah Konstitusi. “Upaya ini untuk menghasilkan Hakim MK yang beritegritas”, lanjutnya.
Sementara mengawali jalannya diskusi, Ferdinand Siagian Kepala Kanwil Kemenkumham Kalsel, mengutarakan, melalui konsultasi publik ini diharapkan nantinya perubahan atas undang-undang Mahkamah Konstitusi dapat sesuai dengan aspirasi yang berkembang dalam masyarakat, sehingga dalam pelaksanaannya tidak akan menghadapi penolakan atau resistensi dari masyarakat.
“Tempora mutantur et nos mutamur in illis”, ujar Ferdinand mengutip pernyataan yang sering diucapkan Menteri Hukum dan HAM, yang berarti ‘waktu berubah dan kita berubah didalamnya’.
Rombongan Komisi III DPR RI yang dipimpin Desmond Junaidi Mahesa menyatakan tujuan kedatangan adalah menggali pengalaman para akademisi dan praktisi mencari solusi terbaik untuk Mahkamah Konstitusi yang berintegritas.
“perlu adanya perubahan kelembagaan Mahkamah Kontuitusi sebagai jawaban atas permasalahan, terutamanya menyangkut transparansi rekrutmen hakim, persyaratan calon hakim dan pengawasan terhadap etika, perilaku dan defisiensi hakim konstitusi”, tuturnya.
Dengan begitu komisi ingin meningkatkan kepercayaan masyarakat dan menghilangkan persepsi judiciary corruption terhadap peradilan konstitusi, menjaga integritas dan independensi hakim dari berbagai tekanan dan intervensi. (bowo, foto: bowo)
