 |
Jakarta – Semangat 'Kami PASTI' menggelora di dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Kebijakan Perencanaan dan Penganggaran Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Tahun 2016. Semangat itu pula yang membuat para peserta Rakor berhasil menuntaskan kegiatan dalam waktu yang relatif singkat, dan menghasilkan kesepakatan bersama tentang kebijakan perencanaan dan penganggaran tahun 2016, serta penetapan target kinerja tahun 2015. Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemenkumham, Bambang Rantam Sariwanto, mengatakan agar semangat 'Kami PASTI' dijadikan sebagai budaya organisasi di seluruh satuan kerja Kemenkumham.
Slogan 'Kami PASTI' yang merupakan akronim dari 'Kami Profesional, Akuntabel, Sinergi, Transparan, dan Inovatif' diharapkan agar menjadi pemantik semangat bagi seluruh jajaran Kemenkumham untuk berupaya optimal dalam pencapaian tujuan organisasi. "Jadikan nilai-nilai dalam 'Kami PASTI' mewujud dalam waktu yang tidak terlalu lama, sehingga target yang termaktub dalam Renstra (Rencana Strategis) melalui roadmap dapat direalisasikan dan akan berimplikasi pada pencapaian visi dan misi organisasi," kata Sekjen saat menutup secara resmi Rakor di Hotel Grand Sahid Jakarta, Rabu (13/5/2015).
Sekjen mengatakan kepada seluruh peserta Rakor agar segera merealisasikan kegiatan yang akan berimplikasi pada penyerapan anggaran, sehingga secara nasional akan mendorong geliat pertumbuhan ekonomi. Selain itu, sesuai dengan hasil Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB), Kemenkumham mendapatkan kenaikan poin menjadi 81,86. "Ada peningkatan dalam pelayanan publik dan akuntabilitas kerja," jelas Bambang.
Untuk itu, lanjut Sekjen, persiapkan segala sesuatu yang berkenaan dengan pelaksanaan reformasi birokrasi dengan delapan area perubahannya. "Dalam mengimplementasikan seluruh rencana kerja dan anggaran, tetap fokus pada peningkatan pelayanan publik yang akuntabel. Karena sesungguhnya kita adalah pelayan masyarakat," ucap pria 54 tahun ini.
Di akhir sambutannya, Sekjen menekankan kepada seluruh jajaran Kemenkumham untuk mengutamakan pelayanan prima kepada masyarakat dan mencegah berkembangnya praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). "Utamakan pelayanan prima kepada masyarakat, cegah KKN, tingkatkan pelayanan bagi sesama penyelenggara negara, dan realisasikan cost effectiveness," kata Sekjen. Turut hadir dalam kegiatan tersebut seluruh pejabat eselon I dan II di lingkungan Kemenkumham pusat dan Kantor Wilayah. (Tedy, Dok: Dudi, Zeqi)
