Tangerang - Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) meraih penghargaan Badan Kepegawaian Negara (BKN) Award 2018 atas pencapaiannya dalam kategori Pengelolaan Kepegawaian Terbaik Kategori Besar. Sekretaris Jenderal Kemenkumham, Bambang Rantam Sariwanto, menerima langsung penghargaan tersebut dari Kepala BKN, Bima Haria Wibisana, dalam acara Rakornas Kepegawaian Tahun 2018 di Indonesia Convention Exhibition, Serpong, Tangerang.
Kemenkumham memperoleh penghargaan ini bukan tanpa alasan. Instansi yang dikomandoi oleh Yasonna H. Laoly ini menyabet award karena telah memenuhi tujuh kriteria, yaitu perencanaan formasi, pelayanan pengadaan, kepangkatan dan pensiun, implementasi Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK), dan pemanfaatan Computer Assisted Test (CAT-BKN). Selain itu indikator lainnya adalah penilaian kompetensi Aparatur Sipil Negara (ASN), implementasi penilaian kinerja, serta komitmen pengawasan dan pengendalian.
Kemenkumham didalam melakukan pengelolaan kepegawaian telah memiliki sistem yang berbasis teknologi informasi, yaitu SIMPEG (Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian) New 015. SIMPEG New 015 merupakan transformasi proses kepegawaian yang manual menjadi otomatis. Sistem ini dapat mengintegrasikan seluruh layanan kepegawaian, yang menjadi sarana bagi Menteri Hukum dan HAM, Sekretaris Jenderal, dan Kepala Biro Kepegawaian memonitor kinerja seluruh jajaran.
SIMPEG New 015 memiliki banyak fitur, seperti diantaranya pegawai dapat melihat absensi, profil, penghargaan, disiplin, dan kinerja. Selain itu pegawai juga bisa membuat surat izin/ dinas luar/ cuti, SK dan SP. Beragam data dan informasi juga disuguhkan melalui aplikasi yang diresmikan pada 22 Maret 2016 ini, antara lain data dossier, informasi jabatan, informasi pensiun, informasi kepangkatan, informasi beasiswa, informasi proses, taspen, administrasi jabatan, daftar riwayat, kenaikan gaji berkala, tunjangan kinerja, serta aneka produk kepegawaian.
Keberadaan SIMPEG New 015 ini sejalan dengan revolusi industri 4.0, dimana seluruh elemen ASN harus dimaknai sebagai upaya meningkatkan performa pelayanan kepegawaian sehingga lebih efektif dan efisien. Selaku pelayan publik, ASN harus mampu beradaptasi dan mengubah paradigma. Secara bersama ASN akan menerapkan layanan berbasis digital, mulai dari proses rekrutmen berbasis online dan seleksi transparan dengan CAT BKN yang sudah dimulai sejak tahun 2010.
Seperti dikatakan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB), Asman Abnur, ASN merupakan pilar birokrasi juga dituntut sebagai orang yang selalu berinovasi dan melakukan terobosan-terobosan yang kreatif dan inovatif. Sehingga didalam melakukan kebijakan kita tidak tertinggal dari negara lain. "Betapa cepatnya perubahan. Jadi siap-siap, perubahan tidak bisa lagi kita halangi," ujar Asman, Rabu (11/7/2018).
Asman juga berpesan kepada seluruh biro kepegawaian maupun badan kepegawaian daerah yang hadir, sudah saatnya meninggalkan cara-cara lama yang hanya berkonsentrasi sebagai administrator. "Anda tidak boleh lagi bekerja sebagai administrator saja. Mencatat pegawai yang akan diangkat (PNS), mengurus pensiun. Bukan itu lagi yang menjadi tugas pokok. Bagaimana merencanakan pegawai yang betul-betul nyambung dengan potensi daerahnya atau kementerian/ lembaga, sehingga betul-betul kita bisa merencanakan pegawai yang tepat sesuai dengan beban kerja yang akan kita pikul," kata Asman.
Kemenkumham tak sendiri meraih penghargaan untuk kategori ini. Kementerian Keuangan, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Perhubungan juga meraih penghargaan yang sama dalam kategori yang serupa. Hadir dalam kegiatan ini Senior Adviser Kementerian Keuangan Singapura dan Senior Fellow Civil Sevice Collage Lim Soo Hon, Kepala Badan Ekonomi Kreatif Triawan Munaf, dan praktisi human capital lainnya, seperti country talent and learning head Citibank dan PT. Telkom Indonesia. (Teks: Tedy, foto: Windi)
