Jakarta – Sebagai role model dalam penerapan nilai integritas, Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Itjen Kemenkumham) terus berbenah dalam berbagai aspek. Beragam terobosan dan inovasi terus digelorakan oleh Itjen untuk meningkatkan mutu pengawasan yang diwujudkan dalam quality assurance, consulting, dan strategic partner. Hal ini dilakukan guna mengawal integritas Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Kemenkumham.
Menurut Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Wamenkumham) Edward Omar Sharif Hiariej, atau yang sering disapa Eddy, Itjen Kemenkumham telah memiliki modal yang cukup kuat mengawal integritas di Kemenkumham.
“40 insan Itjen yang juga sebagai Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) telah lulus diklat Pelopor (Pelatihan Calon Penyuluh Anti Korupsi) melalui e-learning, dan 22 di antaranya telah lulus sertifikasi PAKSI (Penyuluh Anti Korupsi) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK),” ujar Eddy pada kegiatan Program Dukungan Manajemen Unit Itjen Kemenkumham Tahun 2023 di Ballroom Grand Aston Grogol, Jakarta, Rabu (08/11/2023).
Kemudian, lanjut Wamenkumham, 26 ASN di Itjen Kemenkumham telah lulus e-learning Ahli Pembangunan Integritas (API) dari KPK.
“Dan hanya satu langkah lagi tahapan yang harus dilalui, yaitu mengikuti sertifikasi,” ucap Eddy.
Lebih lanjut Wamenkumham mengatakan, modal selanjutnya yang telah dimiliki oleh Itjen adalah keberhasilan lulus sertifikasi internasional ISO 37001 versi 2016, tentang Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) oleh Tuv Nord selaku auditor eksternal.
“Atas keberhasilan Inspektorat Jenderal mempertahankan SMAP selama 3 tahun berturut-turut dan memperoleh resertifikasi, saya memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya terhadap keberanian Inspektorat Jenderal mendeklarasikan diri untuk menjadi organisasi yang bersih dari segala bentuk tindak penyuapan,” tandas Eddy.
Selain itu, Wamenkumham juga mendorong Itjen untuk mengkoordinir agar seluruh unit Eselon I dan Kepala UPT dapat mengikuti Pelatihan PRESTASI, sertifikasi PELOPOR maupun API.
“Pelatihan dan sertifikasi ini dapat bermanfaat untuk diri sendiri, sebagai kontrol internal sekaligus menjadi katalisator untuk mewujudkan Kemenkumham yang Berintegritas sebagaimana yang menjadi harapan kita semua", sambung Eddie.
Menurut Wamenkumham, capaian Kemenkumham dalam meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) 14 kali, Satuan Kerja Zona Integritas yang terus bertambah, Indeks Integritas yang meningkat, dan Penghargaan “Kepatuhan Tinggi Standar Pelayanan Publik” dari Ombudsman RI merupakan wujud nyata peran Itjen dalam perbaikan kinerja Kemenkumham.
"Saya menghimbau kepada Seluruh Unit Eselon I dan Satuan Kerja untuk mengambil langkah yang serupa dengan apa yang telah diambil oleh Inspektorat Jenderal. Diharapkan satuan-satuan kerja di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM nantinya dapat mengikuti sertifikasi serupa di kemudian hari", kata Eddy.
Wamenkumham Juga mendukung langkah Itjen Kemenkumham mencetuskan Duta Integritas Kemenkumham melalui penyelenggaraan diklat PRESTASI sebagai kompetensi penunjang menjadi Duta Integritas.
"Perlu diingat bahwa duta integritas yang terpilih di satuan kerja masing-masing ini tidak hanya bersifat simbolis, namun dapat bekerja dengan program kerja/ rencana aksi yang spesifik, terukur, logis, dan ada periode waktu yang jelas," tambah Eddie
Sebelumnya, Inspektur Jenderal (Irjen) Kemenkumham, Razilu dalam laporannya mengatakan, seluruh terobosan yang dilakukan Itjen Kemenkumham diharapkan dapat meningkatkan Prestasi dan Kinerja di Kementerian Hukum dan HAM.
"Melalui terobosan-terobosan tersebut, yang kami harapkan hanya satu, yaitu terwujudnya pengawasan yang optimal yang akan bermuara pada peningkatan prestasi dan kinerja Kementerian Hukum dan HAM", ucap Razilu.
Acara yang dirangkai dengan peringatan hari ulang tahun Itjen ke-57 ini, mengusung tema “Akselerasi Digital Wujudkan Pengawasan Optimal”.
Tema ini memberikan pesan bahwa Insan APIP Kemenkumham mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi informasi untuk meningkatkan kinerja pengawasan dan Capaian Kinerja Kemenkumham dapat dielevasi pelaksanaannya melalui pengawasan optimal yang berbasiskan teknologi informasi.
Dalam kegiatan ini juga dilakukan penandatangan kerja sama antara Itjen Kemenkumham dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), serta Itjen Kemenkumham dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).
