Banda Aceh – Pembangunan zona integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) merupakan role model dari pelaksanaan reformasi birokrasi di instansi pemerintah. Staf Ahli Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Bidang Penguatan Reformasi Birokrasi, Nugroho menyampaikan ada beberapa kunci keberhasilan dalam upaya membangun ZI, salah satunya adalah cermat dalam mengelola kanal pengaduan dan pelaporan.
Kanal pengaduan dan pelaporan, kata Nugroho, adalah entitas yang paling sering terjadi kesalahan dalam upaya membangun ZI, sehingga menyebabkan gugur didalam penilaian. “Sering (kita terima) pengaduan dan pelaporan, tetapi sangat kurang direspon dengan cepat,” kata Nugroho. “Jadi dalam hal ini haruslah menunjuk pegawai yang sangat kompeten dibagian layanan pengaduan dan pelaporan,” jelas Nugroho dalam kegiatan Entry Meeting Pembinaan Kinerja Pembangunan ZI menuju WBK/WBBM Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Aceh.
Kunci lainnya, lanjut Nugroho, adalah kemudahan pelayanan, program yang menyentuh masyarakat, komitmen pimpinan, monitoring dan evaluasi serta manajemen media. “Khusus untuk media, agar menampilkan keberhasilan yang telah dicapai oleh kanwil, apa saja yang bersifat positif agar masyarakat benar-benar merasakan dari keberhasilan tersebut,” kata Nugroho, Rabu (12/02/2020).
Sementara itu Inspektur Wilayah I, Khairuddin menyampaikan hal yang perlu menjadi perhatian dalam pelaporan target kinerja adalah kesesuaian data dukung dengan lampiran. “Lampiran (disesuaikan) dengan target kinerja yang dijalankan, kelengkapan data dukung, masa berlaku data dukung, serta waktu input data, dan pengecekan ulang inputan,” kata Khairuddin di aula lantai dua Kanwil Kemenkumham Aceh.
Kegiatan ini dihadiri oleh 100 orang peserta yang terdiri dari Kepala Kanwil dan para Kepala Divisi, seluruh Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan Kanwil Kemenkumham Aceh, serta para penanggung jawab pembangunan ZI, dan operator e-RB (Reformasi Birokrasi). Narasumber lainnya dalam kegiatan ini yaitu Kepala Biro Humas, Hukum dan Kerja Sama, Bambang Wiyono; Kepala Biro Pengelolaan Barang Milik Negara, Haris Sukamto; serta Analis Keimigrasian Ahli Utama, Effendi Peranginangin. (Widi, Tedy, foto: Widi)
