Bandung - Tidak dapat dipungkiri, saat ini kehadiran media sosial (medsos) dapat memberikan banyak manfaat untuk kita semua. Tapi dibalik itu, juga terdapat dampak negatif yang harus dihindari. Kepala Divisi Administrasi Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Jawa Barat, Dodot Adikoeswanto, mengatakan saatnya kita bijak menggunakan medsos. Jangan sampai kehadiran medsos menjadi pemicu konflik sosial di tengah-tengah masyarakat.
"Konflik yang terjadi di medsos, dapat berpotensi menjadi konflik sosial yang akan mengancam keamanan dan ketertiban," ujar Dodot pada kegiatan pengarahan Tim Sinergi Media Sosial Aparatur Negara (SIMAN) dan pelatihan dasar CPNS Kanwil Kemenkumham Jawa Barat. Untuk itu Dodot berpesan kepada seluruh CPNS yang hadir agar dapat bijak dalam menggunakan medsos. "Aparatur Sipil Negara (ASN) harus bisa menjadi penguat dan perekat persatuan bangsa," katanya.
Sebelumnya, Sekretaris Bidang Pengembangan Jaringan Tim SIMAN Pusat, Ruby Alamsyah, menyampaikan penilaian yang diberikan oleh Presiden RI terhadap seluruh kementerian/ lembaga (K/L) dalam pelayanan informasi melalui medsos. "Presiden mengatakan saat ini tidak ada satupun yang meng-counter persepsi negatif hater, serta ormas/ individu yang tidak suka dengan pemerintah," jelas Ruby di BPSDM Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Jumat (25/5/2018).
Selain itu menurut Presiden, lanjut Ruby, saat ini belum terbangun persepsi positif pada akun-akun medsos K/L, sehingga kerja keras pemerintah habis tanpa arti. "Kemudian narasi yang terlalu formal, sangat kaku, tidak menarik, juga tidak ada konduktor/ dirigennya, sehingga rakyat tidak tahu kinerja pemerintah," sambung Ruby. Ketiga hal tersebut yang pada akhirnya melatar belakangi pembentukan Tim SIMAN.
Melalui Tim SIMAN, Presiden menyerukan agar K/L dapat membangun persepsi pemerintah yang lebih baik, menyebarkan energi positif, merencanakan, membuat framing, membangun narasi untuk pemerintah, serta ada cek dan recek penggunaan materi konten. "Untuk penyampaian informasi yang masih kaku, formal dan berat, diganti dengan yang sederhana, ringan dan mudah dicerna, menarik mencapai tujuan, membuat rakyat, netizen mengerti konten secara tepat," kata Ruby.
Terakhir, ujar Ruby, yang paling penting adalah sinergi dari seluruh aparatur negara. "Seluruh program dan kinerja pemerintah diviralkan melalui konduktor/ dirigen yang jelas," tutup Ruby. (Tedy/ Foto: Dudi/ Video: Komar).
