Rawan Tsunami, DPR Dukung Relokasi Lapas Padang

2021 04 11 DPR Sumbar 6

Padang - Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) secara geografis merupakan daerah rawan bencana alam. Terlebih wilayah Padang, merupakan daerah yang rentan gempa bumi dan tsunami. Wacana relokasi gedung Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Padang pun mendapat perhatian khusus dari Komisi III DPR RI untuk segera ditindaklanjuti.

Relokasi Gedung Lapas Kelas IIA Padang memang urgen untuk segera direalisasikan. Pasalnya, bangunan ini terletak hanya sekitar 20 meter dari bibir pantai, berhadapan langsung dengan Samudera Hindia, serta berada di dekat patahan megathrust Mentawai yang berpotensi tinggi menimbulkan gempa besar.

Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Sumbar, R. Andika Dwi Prasetya saat melakukan pertemuan dengan Komisi III DPR RI dalam Kunjungan Kerja (Kunker) Reses pada Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2020-2021, mengatakan bahwa pihaknya sudah melakukan pembahasan dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Sumbar.

“Lapas Padang itu berada di zona merah tsunami. Selain itu, Padang secara lokasi juga berpotensi gempa,” kata Andika. “BPBD dan BMKG merekomendasikan (relokasi) ke zona hijau,” ujarnya, Minggu (11/04/2021) siang di Universitas Negeri Padang.

Sementara itu, Hinca Ip Pandjaitan XIII, Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat memahami alasan dilakukannya relokasi lapas yang merupakan bangunan peninggalan zaman Belanda ini.

“Saya, baik sebagai anggota Komisi III DPR, maupun teman-teman saya di Komisi III DPR, sepakat bahwa lapas sebagai tempat terakhir dari ujung sebuah sistem penegakan hukum, sebagai tempat membina WBP (Warga Binaan Pemasyarakatan), tentu harus aman dan nyaman dari ancaman apapun. Termasuk ancaman kemungkinan bahaya atau bencana,” ujar Hinca.

“Intinya, saya setuju dengan ide dan gagasan Pak Kakanwil,” ujarnya mantap.

Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat, Santoso mempertanyakan sudah sejauh mana upaya yang telah dilakukan untuk merelokasi Lapas Kelas IIA Padang.

“Lapas Kota Padang dekat dengan pantai dan sudah over kapasitas. Sejauh mana usaha-usaha yang sudah dibuat?” tanya Santoso.

Andika mengungkapkan, pihaknya telah melakukan upaya-upaya dalam merelokasi tanah untuk pembangunan Lapas Kelas IIA Padang. Selain telah mengantongi rekomendasi untuk dilakukan relokasi dari BPBD dan BMKG, koordinasi juga dilakukan pada tingkat pemerintah provinsi.

“(Kami) sudah bertemu dengan Gubernur dan DPRD. Gubernur juga memberi atensi atas usulan kami. Pak Menteri (Hukum dan HAM) juga sudah terkonfirmasi atas usulan yang sudah kami buat,” jelas Andika.

Selain Lapas Kelas IIA Padang, bangunan Kanwil Kemenkumham Sumbar juga berada di zona merah tsunami, dan belum mempunyai shelter untuk menghadapi situasi darurat. Shelter merupakan bangunan fasilitas umum yang digunakan untuk evakuasi pengungsi, apabila terjadi bencana tsunami atau bencana lain.

Sementara itu, Santoso juga bertanya perihal program-program prioritas yang sudah direncanakan, namun realisasinya belum terlihat.

“Misalnya pembangunan Lapas Perempuan Padang. Apakah sudah selesai atau belum? Sejauh mana sudah dibuat?” tanya Anggota DPR yang berasal dari Daerah Pemilihan DKI Jakarta III ini.

Andika menjelaskan, perkembangan pembangunan Lapas Perempuan Padang sudah dianggarkan sebesar 24 miliar dan saat ini sedang dalam tahap lelang.

“Sekarang sudah dalam tahap lelang menunggu pengumuman pemenang,” tutupnya.

Kunker reses ke Provinsi Sumbar ini dipimpin oleh Ahmad Sahroni dari Fraksi Nasdem. Selain Provinsi Sumbar, kunker pada masa persidangan ini juga dilaksanakan pada Provinsi Bali dan Aceh. (teks dan foto: Tedy)

2021 04 11 DPR Sumbar 7

2021 04 11 DPR Sumbar 5

Info Kontak

Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

Jl. HR. Rasuna Said kav 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, Indonesia-12940

Telp : 021 - 5253004

email : .

email aduan : .