Kemenkumham dan USAID Gelar Rapat Komtek MADANI, Susun Rencana Penguatan Kapasitas OMS Lokal

2020 09 23 USAID 1

Jakarta – Biro Humas, Hukum, dan Kerja Sama, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), dan United States Agency for International Development (USAID) menggelar Rapat Komite Teknis (Komtek) Proyek USAID MADANI Tahun 2020, secara daring. Rapat Komtek kali ini diselenggarakan sebagai ajang untuk menyusun rencana kegiatan MADANI satu tahun ke depan, di tahun 2021.

Kepala Bagian Kerja Sama Luar Negeri (Kabag. KLN) Youngest Non Itah, mengatakan, dengan diselenggarakannya Rapat Komtek, nantinya akan tersusun rencana kegiatan MADANI yang tepat sasaran. “Untuk itu, masukan, dan saran dari para peserta rapat sangat kami harapkan, agar rencana kerja Proyek MADANI lebih efektif dan efisien,” ujar Youngest di Ruang Rapat Biro Humas, Hukum, dan Kerja Sama, Jakarta, Selasa (22/09/2020).

Deputi V, Kantor Staf Presiden (KSP) bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Polhukam), Jaleswari Pramodhawardhani mengapresiasi proyek MADANI, dan berharap manfaat dari proyek MADANI dapat dirasakan oleh Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) lokal, dan masyarakat Indonesia. Selain itu, Jaleswari menyarankan agar Proyek MADANI juga memasukkan program mitigasi dampak Covid 19. “Saran kami (KSP), Proyek MADANI memuat program mitigasi dampak sosial ekonomi dari Covid 19,” tandas Jaleswari melalui aplikasi Zoom.

Hal senada juga diutarakan oleh Direktur Politik dan Komunikasi, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Wariki Sutikno. Dirinya sangat mengapresiasi Proyek MADANI. Menurutnya, peran OMS sangat besar dalam pembangunan. “Semangat Proyek MADANI (penguatan OMS lokal), dan kami (Bappenas) sudah sama, bahkan kami sudah merencanakan sampai dukungan budget (anggaran), tetapi RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional) kita saat ini belum dapat memfasilitasi,” ucap Wariki.

Project Manager USAID untuk Proyek MADANI, Luthfi Anshari menginformasikan, nantinya akan ada 32 kabupaten kota dari 6 provinsi yang akan berpartisipasi dalam Proyek MADANI. “Provinsi yang terlibat nantinya adalah Banten, Jawa Barat, Kalimantan Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Sulawesi Selatan,” tutur Luthfi.

Sementara itu, Project Officer Proyek MADANI, Hans Antlov, memaparkan saat ini telah ditentukan 32 OMS yang menjadi mitra utama dari Proyek MADANI. “Ada tujuh OMS berbasis agama, 19 OMS yang berbentuk yayasan, dan enam OMS yang merupakan Ormas (organisasi kemasyarakatan),” terang Hans.

Sebelumnya, Plt. Direktur Democratic Resilience and Governance (DRG) USAID, Anders Mantius, mengucapkan terima kasih kepada KLN Kemenkumham, yang telah bekerja sama menyelenggarakan Rapat Komtek MADANI, dan apresiasi kepada seluruh kementerian/lembaga (K/L) yang telah turut serta dalam Rapat Komtek. “Terima kasih kepada Ibu Noni (Youngest) dan tim, yang telah bekerja sama dengan baik bersama USAID dalam Proyek MADANI, dan apresiasi setinggi-tingginya kepada kementerian/lembaga yang turut serta di dalam Rapat Komtek MADANI kali ini,” ucap Anders.

Program MADANI, merupakan salah satu Proyek USAID yang memiliki tujuan untuk meningkatkan kapasitas, legitimasi, dan keberlanjutan OMS lokal/di tingkat daerah, agar dapat terlibat dalam pembangunan daerah, dan keberagaman sosial, dengan berkolaborasi dengan pemerintah daerah setempat. Nantinya 32 OMS akan mendapatkan bimbingan teknis untuk mengembangkan kapasitasnya dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas; membangun hubungan, relevansi dan strategi komunikasi; dan mendukung keberlanjutan dan lingkungan yang kondusif.

Program MADANI lahir karena masih adanya gap/jarak yang besar antara kapasitas OML lokal dengan OMS tingkat nasional. Diharapkan dengan dilaksanakannya Program MADANI, OMS lokal dapat meningkatkan kapasitasnya, dan nantinya dapat bermitra, dan berkolaborasi dengan pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan di berbagai bidang.

Turut hadir di dalam Rapat Komtek MADANI 2020 perwakilan dari kementerian/lembaga, antara lain Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian Dalam Negeri, dan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). Sedangkan dari perwakilan OMS, Infid, Yappika, dan Konsil LSM Indonesia. (Zaka)

2020 09 23 USAID 2

 2020 09 23 USAID 4  2020 09 23 USAID 5
 2020 09 23 USAID 6  2020 09 23 USAID 7

2020 09 23 USAID 3

Info Kontak

Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

Jl. HR. Rasuna Said kav 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, Indonesia-12940

Telp. : 021-5253004

email : .