Temui US-ASEAN, Menkumham Sampaikan Progres Omnibus Law dalam rangka Kemudahan Berbisnis di Indonesia

Biro Humas, Hukum dan Kerjasama 06 Desember 2019 79 Hit
Temui US-ASEAN, Menkumham Sampaikan Progres Omnibus Law dalam rangka Kemudahan Berbisnis di Indonesia Jakarta – Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) RI Yasonna Hamonangan Laoly, menerima kunjungan kehormatan United States-ASEAN Business Council (US-ABC) pada Kamis (05/12/2019) sore. Dalam kunjungan tersebut, Menkumham menyampaikan progres Omnibus Law sebagai salah satu langkah pemerintah untuk memberikan kemudahan berbisnis di Indonesia. Menkumham mengatakan pernyataan tersebut, setelah mendengar permohonan US-ABC, agar Pemerintah Indonesia memberikan kemudahan berbisnis bagi para investor. “Badan Legislatif DPR sudah menyetujui pembahasan Omnibus Law menjadi prioritas”, terang Yasonna saat menerima Delegasi US-ABC yang dipimpin Senior…

Menkumham Terima Pemprov Bali Bahas RUU Tentang Provinsi Bali

Biro Humas, Hukum dan Kerjasama 05 Desember 2019 97 Hit
Menkumham Terima Pemprov Bali Bahas RUU Tentang Provinsi Bali Jakarta - Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Yasonna H. Laoly menerima audiensi Pemerintah Provinsi Bali yang dipimpin langsung oleh Gubernur Bali I Wayan Koster bertempat di ruang Soepomo Gedung Kemenkumham (5/12). Kunjungan ini dalam rangka penyerahan draf Rancangan Undang - Undang (RUU) tentang Provinsi Bali. Gubernur Bali, I Wayan Koster menyampaikan bahwa kedatangan mereka dalam rangka menyampaikan aspirasi masyarakat Bali untuk mengajukan RUU tentang Provinsi Bali yang salah satu isinya berasal dari nilai - nilai kearifan lokal Bali. "RUU…

Cegah Korporasi Jadi 'Kendaraan Pencucian Uang'

Biro Humas, Hukum dan Kerjasama 05 Desember 2019 106 Hit
Cegah Korporasi Jadi 'Kendaraan Pencucian Uang' Jakarta – Korporasi kerap kali digunakan untuk menyembunyikan identitas pelaku serta hasil tindak pidana pencucian uang (TPPU) dan tindak pidana pendanaan terorisme (TPPT). Korporasi seperti ini disebut corporate vehicle, dimana korporasi dimanfaatkan sebagai 'kendaraan pencucian uang'. Menteri Hukum dan HAM, Yasonna H. Laoly mengatakan risiko corporate vehicle dapat dicegah dengan tersedianya informasi pemilik manfaat dari korporasi bagi pihak berwenang. “Risiko ini dapat dikurangi secara signifikan jika informasi mengenai Legal Owner dan Beneficial Ownership, sumber aset, aset, serta aktivitas korporasi tersedia bagi pihak…

Usung Tema Gender, Konferensi Alumni Jerman Undang Menkumham Sebagai Keynote Speech

Biro Humas, Hukum dan Kerjasama 30 November -0001 2 Hit
Usung Tema Gender, Konferensi Alumni Jerman Undang Menkumham Sebagai Keynote Speech Jakarta - Pelaksanaan untuk penegakan pencapaian kesetaraan gender bukan saja secara de jure harus ditentukan dalam peraturan perundang-undangan tetapi secara de facto pun wajib diwujudkan dengan pendekatan yang berperspektif gender, khususnya dalam rangka meningkatkan kedudukan, peran, dan kualitras hidup perempuan dalam rangka mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender. Hal tersebut disampaikan Menteri Hukum dan HAM, Yasonna H Laoly saat menjadi Keynote Speech pada acara Konferensi Alumni Jerman di Aula Ruang Fakultas Kedokteran Universitas Kristen Indonesia Jakarta, Kamis (5/12/2019). Menurutnya, masalah tentang perlindungan hak perempuan…

Pemerintah Usulkan 83 RUU Prolegnas Jangka Menengah 2020-2024

Biro Humas, Hukum dan Kerjasama 04 Desember 2019 216 Hit
Pemerintah Usulkan 83 RUU Prolegnas Jangka Menengah 2020-2024 Jakarta - Pemerintah telah mengusulkan Rancangan Undang-Undang (RUU) dalam penyusunan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Jangka Menengah 2020-2024 sebanyak 83 RUU, dan Prioritas Tahun 2020 sebanyak 15 RUU. Menurut Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham),Yasonna H. Laoly, ada dua aspek yang harus dipertimbangkan dalam pengusulan RUU Prolegnas 2020-2024 dan Prioritas Tahun 2020. “Usulan RUU dalam Prolegnas 2020-2024 dan Prioritas Tahun 2020 harus mempertimbangkan dua aspek, yaitu pendekatan Omnibus Law dan RUU yang diusulkan harus mendorong inovasi, SDM yang unggul, tanggap…

Tingkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat, Yasonna Resmikan 130 Desa/Kelurahan Sadar Hukum di Jawa Barat

Biro Humas, Hukum dan Kerjasama 04 Desember 2019 114 Hit
Tingkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat, Yasonna Resmikan 130 Desa/Kelurahan Sadar Hukum di Jawa Barat Bandung – Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Yasonna H. Laoly meresmikan 130 Desa/Kelurahan Sadar Hukum yang tersebar pada 21 kabupaten/kota di Jawa Barat. Peresmian ini merupakan upaya bersama Kemenkumham dan pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap hukum sehingga tercipta kehidupan berbangsa dan bernegara yang aman, tertib, dan damai. Program-program sadar hukum yang dilaksanakan antara lain pembinaan di bidang hukum dan HAM, penegakan dan penghormatan HAM, serta penyuluhan hukum dan diseminasi HAM. Yasonna mengatakan peningkatan kesadaran hukum…

Info Kontak

Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

Jl. HR. Rasuna Said kav 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, Indonesia-12940

Telp. : 021-5253004

email : .